KEBIJAKAN PEMERINTAH

2024, Pemerintah Targetkan Ekspor Produk UMKM Naik Dua Kali Lipat

Dian Kurniati | Jumat, 21 Agustus 2020 | 17:34 WIB
2024, Pemerintah Targetkan Ekspor Produk UMKM Naik Dua Kali Lipat

Perajin mengecek kualitas gitar yang telah dibuat di sentra produksi dan perbaikan gitar rumahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (21/8/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau bantuan modal kerja darurat mulai pekan depan sebesar Rp2,4 juta per pengusaha dengan tahap awal diberikan kepada 9,1 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menargetkan volume ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh dari 14% terhadap total ekspor menjadi 28% pada 2024 mendatang.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan target tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Presiden, menurut Teten, menilai volume ekspor produk UMKM Indonesia sangat rendah dibanding negara-negara tetangga.

"Pak Presiden meminta kami menaikkan volume ekspor kita dari 14% saat ini menjadi dua kali lipat pada akhir 2024," katanya, dikutip Jumat (21/8/2020).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mewujudkan target tersebut, lanjut Teten, Kementerian Koperasi dan UMKM akan melakukan sejumlah terobosan di antaranya membuat program sekolah ekspor untuk UKM untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri.

Menurutnya, memasarkan produk UMKM ke luar negeri tidaklah mudah. Kementerian Koperasi dan UKM pernah mencoba mengirim kerupuk ke China. Namun ternyata kerupuk tersebut tidak lantas laku.

Dengan sekolah ekspor, UMKM tidak hanya belajar proses mengekspor barang, tetapi juga terhubung dengan ekosistem lainnya. Misal, dari sisi lembaga pembiayaan, Ditjen Bea dan Cukai, serta diaspora yang menjadi target pemasaran produk di luar negeri.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Saat ini, pemerintah tengah fokus pada permintaan produk UMKM yang paling tinggi di luar negeri di antaranya produk-produk perikanan. Sebanyak 96% pengusaha di sektor tersebut masih berskala UMKM.

Saat ini, tren permintaan produk perikanan menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan pertumbuhan 3,1%. Selain perikanan, produk lain yang permintaannya tinggi adalah furnitur dan produk kriya.

"Kami akan mulai dulu, mana data permintaan yang paling tinggi di bidang apa. Jadi kita akan fokus pada sektor yang permintaan di luar negerinya banyak," ujarnya.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Meski begitu, Teten memprediksi target yang diberikan Jokowi akan sulit tercapai karena pandemi virus Corona. Menurutnya, pandemi telah mengganggu lalu lintas perdagangan internasional karena beberapa negara menerapkan lockdown.

Kementerian Koperasi dan UKM juga akan rutin berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menggenjot ekspor UMKM. Saat ini, UMKM diurus oleh 18 kementerian dan 43 lembaga, sehingga koordinasi juga menjadi tantangan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP