Soal Pemberian Subsidi Gaji, KPK Sarankan Validasi Pakai Data SPT

JAKARTA, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran terbaru bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan subsidi gaji tepat sasaran melalui tambahan validasi data pelaporan pajak.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan validasi tambahan penerima subsidi gaji masih perlu dilakukan oleh Kemenaker. Menurutnya, data surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi bisa digunakan sebagai data pembanding untuk melakukan verifikasi akhir penerima subsidi gaji.

"Supaya valid upahnya di bawah Rp5 juta, sudah disampaikan [kepada menaker], agar dipadankan dengan SPT tahunan," katanya saat memberikan keterangan pers yang disiarkan melalui Youtube KPK RI, Rabu (9/9/2020).

Saran KPK tersebut telah disampaikan langsung kepada Menaker Ida Fauziyah. Menurut Alexander, data SPT akan mengonfirmasi kelayakan pegawai menerima bantuan pemerintah untuk subsidi gaji. Pasalnya, data itu berdasarkan laporan pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.

Validasi tambahan dengan menggunakan data SPT Ditjen Pajak, sambungnya, menjadi instrumen efektif. Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan validasi menggunakan data SPT karena pencairan dana subsidi dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini.

"Dengan SPT bisa dilihat apakah benar perusahaan itu sudah melaporkan pajaknya [karyawan] di bawah Rp5 juta," terangnya.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun dalam program subsidi gaji. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan sejak September hingga Desember 2020.

Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta ditargetkan rampung pada 30 September 2020. Adapun pekan ini, proses penyaluran subsidi gaji gelombang III akan dilakukan kepada 3,5 juta nomor rekening pekerja. (kaw)