PEREKONOMIAN INDONESIA

PMI Manufaktur Naik, Pemerintah Yakin Ada Andil Insentif Pajak

Dian Kurniati | Kamis, 02 Juli 2020 | 11:04 WIB
PMI Manufaktur Naik, Pemerintah Yakin Ada Andil Insentif Pajak

Ilustrasi. Pekerja melakukan uji coba pada mesin pengolah makanan otomatis buatannya sebelum di ekspor ke Australia, Myanmar dan Malaysia di sebuah industri manufaktur sub sektor mesin di Purwantoro, Malang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Data Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang dirilis oleh IHS Markit menunjukkan adanya perbaikan pada Juni 2020. Indeks naik ke level 39,1 dari sebelumnya 28,6 sehingga ada sinyal perbaikan kinerja industri manufaktur Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai kenaikan PMI Indonesia disebabkan oleh sejumlah kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian setelah pandemi Covid-19, terutama melalui pemberian insentif pajak. Peluang peningkatan PMI juga masih terbuka.

“Kami optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal sehingga juga dapat memulihkan lebih cepat pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Dalam laporannya, IHS Markit menyebut perbaikan PMI manufaktur Indonesia pada Juni 2020 disebabkan oleh kelonggaran tindakan pencegahan Covid-19. Pelonggaran itu dinilai cukup membantu memulihkan sektor manufaktur meski tidak cukup untuk membendung penurunan lebih lanjut dalam produksi.

Terlepas dari pelonggaran tersebut, Agus menyebut sejumlah kebijakan pemerintah yang probisnis juga berperan besar menumbuhkan gairah pada sektor industri di dalam negeri. Misalnya, dengan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.

Agus menambahkan tumbuhnya industri manufaktur ternyata juga dibarengi oleh memulihnya pola konsumsi masyarakat di era kenormalan baru atau new normal. Dia menyebut perilaku belanja masyarakat juga telah berubah dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk pada sektor industri kecil menengah (IKM).

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Dia lantas merujuk data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan online sebesar 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi pada Maret 2020. Nilai transaksinya meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun.

Agus menyebut penjualan secara online telah memudahkan pemasaran hasil industri Indonesia yang sekaligus merevitalisasi IKM menuju industri 4.0. Selain itu, tumbuh pesatnya penjualan online juga menjadi momentum untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia setelah pandemi Covid-19 melanda sejak tiga bulan terakhir.

Menurut Agus, inisiatif Making Indonesia 4.0 akan mentransformasi seluruh sektor, terutama industri, dengan memanfaatkan teknologi digital. Harapannya, Indonesia mampu masuk dalam 10 besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

“Inisiatif itu sudah masuk ke major project dalam RPJMN 2020–2024. Kami percaya Indonesia memiliki potensi tambahan PDB yang signifikan dari ekonomi digital dengan proyeksi mencapai US$155 miliar pada 2025," ujarnya.

Awalnya, implementasi Making Indonesia 4.0 hanya menitikberatkan pada lima sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. Namun, Kemenperin berencana menambah dua sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan lantaran permintaan produk kedua sektor tersebut saat ini sedang tinggi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 Juli 2020 | 11:27 WIB

Kebijakan yang memengaruhi pencapaian seperti ini bisa dikaji untuk diterapkan di sektor lainnya sehingga peningkatan signifikan juga dapat terjadi di berbagai sektor

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN