PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Optimalkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, e-Wapu Dibuat

Dian Kurniati | Senin, 18 Januari 2021 | 12:04 WIB
Optimalkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, e-Wapu Dibuat

Ilustrasi. 

SAMARINDA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan aplikasi wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) elektronik atau e-wapu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan e-wapu akan membantu upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dari PBBKB. Pasalnya, pada tahun ini, pemerintah menaikkan target PBBKB hingga 25,71%.

"Kami optimistis akan terealisasi penuh pada akhir tahun mendatang," katanya, dikutip pada Senin (16/1/2021).

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Segera Kurangi Tarif Pajak BBM

Ismiati mengatakan target penerimaan PBBKB tahun ini mencapai Rp2,2 triliun, sedangkan tahun lalu hanya Rp1,75 triliun. Penerimaan PBBKB bahkan berkontribusi 52,3% dari total penerimaan pajak daerah Kaltim yang senilai 4,2 triliun pada 2021.

Sekretaris Provinsi Kaltim Sa’bani yang hadir dalam peluncuran e-wapu mengatakan inovasi tersebut juga akan menguntungkan bagi penyedia BBM sebagai wajib pungut. Alasannya, semua proses perizinan dan pelaporan penjualan BBM kini cukup melalui aplikasi tanpa perlu ke kantor Bapenda.

Meski demikian, dia meminta pelaku usaha tetap melaporkan data penjualan BBM dengan sebenarnya. "Saya minta nanti laporan hasil penjualan harus jujur," ujarnya, seperti dilansir kliksamarinda.com.

Baca Juga:
Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

PBBKB menjadi salah satu pajak provinsi yang dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Bapenda pun bertugas mengawasi perusahaan penyedia BBM dalam menyampaikan data dan aktivitas penjualannya.

Pada peluncuran e-wapu, Bapenda sekaligus mengadakan sosialisasi kepada para wajib pungut. Setidaknya ada 25 wajib pungut yang berpartisipasi, baik secara langsung maupun virtual, karena ada perusahaan yang berlokasi di Jakarta. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Januari 2021 | 23:16 WIB

semoga dengan adanya e-wapu ini dapat meningkatkan adanya penerimaan daerah untuk provinsi kalimantan timur

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 November 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Kemendagri Minta Pemda Segera Kurangi Tarif Pajak BBM

Jumat, 08 November 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumat, 18 Oktober 2024 | 13:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Manfaatkan! Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga Akhir Bulan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:30 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pertamina Diminta Tak Jual BBM Subsidi ke Penunggak Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?