INDIA

Literasi Pajak Masih Buruk, Otoritas India Adakan Program Ini

Vallencia | Selasa, 22 Maret 2022 | 16:30 WIB
Literasi Pajak Masih Buruk, Otoritas India Adakan Program Ini

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Departemen Pajak Penghasilan India terus meningkatkan literasi pajak demi meningkatan kesadaran orang pribadi dan badan terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga penerimaan negara dapat menjadi lebih optimal.

Kepala The Central Boad of Direct Taxes (CBDT) JB Mohapatra mengatakan literasi pajak di India masih sangat buruk. Untuk itu, penting untuk meningkatkan literasi pajak yang dapat menyadarkan wajib pajak efektif untuk membayarkan pajaknya.

"Ada beberapa hal yang harus dilakukan di India ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan atau memperluas literasi pajak ke seluruh negeri," katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurut Mohapatra, terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan petugas pajak untuk memperluas dan memperdalam basis literasi pajak di negara tersebut. Baru-baru ini, Departemen Teknologi dan Informasi (TI) telah mengadakan program 'mulaqat'.

Program 'mulaqat' diadakan dua minggu sekali di daerah terpencil. Dalam program tersebut, Departemen TI bertemu dengan penduduk setempat lalu menjelaskan kepada mereka terkait dengan perpajakan secara berkelanjutan.

CBDT juga akan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai fungsi pajak dalam mendukung pembangunan nasional, dan lainnya. Mohapatra menilai pendidikan ini harus meresap menjadi budaya bagi wajib pajak.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan program sosialisasi serta bantuan berbagai moda komunikasi untuk membawa karya dan gagasan departemen ke masyarakat.

Lebih dari 92% profil wajib pajak di India adalah masyarakat dengan total pendapatan kotor sebanyak INR0 hingga INR1 juta. Sebanyak 6%-7% adalah kelompok wajib pajak dengan pendapatan kotor lebih dari INR1 juta hingga INR5 juta.

Kelompok wajib pajak dengan pendapatan kotor lebih dari INR5 juta hingga INR50 juta sebanyak 0,6-0,7 persen. Sementara itu, terdapat sekitar 28.000-31.000 wajib pajak dengan pendapatan kotor di luar INR50 juta. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti 22 Maret 2022 | 23:35 WIB

Edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan edukasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, sehingga dapat membangun kesadaran wajib pajak untuk patuh secara sukarela

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN