Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) membuka opsi perpanjangan masa pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah membuka opsi perpanjangan periode insentif pajak bagi pelaku usaha terdampak Covid-19 hingga akhir tahun fiskal 2020. Namun demikian, perpanjangan tersebut harus dilakukan melalui serangkaian evaluasi oleh otoritas.

"Kita lakukan evaluasi dalam satu hingga dua bulan ke depan dan kemungkinan akan diperpanjang hingga Desember,” katanya dalam webinar bertajuk "Mendorong UMKM Memanfaatkan Insentif Pajak", Senin (13/4/2020).

Suryo menjelaskan masa pemberian insentif pajak yang tertuang PMK No.44/2020 berjalan hingga September 2020. Dia mengatakan wajib pajak yang masuk dalam kriteria, sehingga berhak mendapatkan insentif, masih memiliki waktu untuk memanfaatkan fasilitas.

Dia menyebutkan secara khusus pesan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, jumlah pemanfaat insentif PPh final DTP masih di bawah 10% dari total wajib pajak UMKM terdaftar. Simak artikel ‘Pemanfaat Insentif Masih Minim, DJP Kirim Email kepada 2 Juta UMKM’.

Catatan hingga Jumat, 10 Juli 2020, terdapat 406.182 permohonan insentif yang telah disampaikan wajib pajak kepada otoritas. Jumlah permohonan tersebut terdiri dari 201.880 dari WP untuk insentif PPh final DTP. Seluruh permohonan WP UMKM dikabulkan oleh DJP.

Selanjutnya, untuk insentif PPh Pasal 21 DTP, ada permohonan pengajuan dari 120.852 wajib pajak. DJP kemudian mengabulkan 107.462 permohonan tersebut. Sisanya, sebanyak 13.390 permohonan ditolak oleh otoritas.

Adapun untuk insentif PPh Pasal 22 Impor, jumlah pengajuan permohonan sebanyak 12.649. DJP menyetujui 9.190 permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dan menolak 3.459 permohonan.

Jumlah pengajuan permohonan insentif diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 sebanyak 70.801. DJP mengabulkan 58.888 permohonan dan menolak 11.913 permohonan. Penolakan dikarenakan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria atau belum menyampaikan SPT tahun pajak 2018.

"Jadi mumpung masih ada waktu, kami ajak wajib pajak untuk memanfaatkan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19," imbuh Suryo. (kaw)