Begini Saran Wakil Ketua DPD Soal Polemik PPN Sembako

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tercantum dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sultan Bachtiar Najamudin menyebut wacana perubahan PPN khususnya untuk sembako sudah menjadi polemik di masyarakat. Menurutnya, upaya memperluas basis pajak perlu dilakukan kajian terutama untuk PPN yang memengaruhi barang dan jasa terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Pemerintah mesti mengkaji dampaknya kepada masyarakat miskin apabila pemberlakuan pajak ini dilaksanakan. Jangan sampai justru jadi beban rakyat lalu kemudian menaikkan angka kemiskinan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (17/6/2021).

Senator asal Bengkulu itu menyampaikan dukungan kepada upaya pemerintah memperluas objek pajak melalui revisi RUU KUP. Namun, rencana tersebut perlu dilakukan dengan selektif agar tidak menjadi beban baru bagi kelompok masyarakat yang rentang dan miskin.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menggencarkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang sengaja melakukan praktik penghindaran pajak.

Dia menjelaskan tingkat penghindaran pajak di Indonesia relatif tinggi. Data OECD menyebut penghindaran pajak orang kaya Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun. Hematnya, pemerintah perlu memberikan fokus ekstra untuk melawan praktik yang menggerus pendapatan negara dari pajak.

Sultan menambahkan optimalisasi dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang dilakukan dengan selektif merupakan cara terbaik memulihkan kesehatan anggaran negara. Opsi tersebut jauh lebih baik ketimbang terus menumpuk utang yang sudah tembus Rp6.000 triliun.

"Dengan rasio utang yang sudah di angka mengkhawatirkan, saya meminta pemerintah membereskan masalah penghindaran pajak tersebut daripada menyasar sektor baru atau perluasan objek pajak yang berkaitan dengan rakyat kecil," tegasnya. (Bsi)