Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% akan Dibahas oleh Kabinet Baru

ANYER, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan tarif PPN baru akan dipastikan oleh pemerintah setelah kabinet baru pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dibentuk.

Menurut Thomas, publik perlu memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai presiden dan membentuk kabinet lalu menentukan arah kebijakan ke depan.

"Berilah Pak Prabowo [waktu] menjadi presiden dahulu. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Thomas, Rabu (25/9/2024).

Thomas pun mengatakan Prabowo sudah mengetahui bahwa tarif PPN akan naik pada tahun depan sesuai dengan yang dijadwalkan dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Yang penting Pak Prabowo sudah terinformasi mengenai hal tersebut dan pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinetnya," ujar Thomas.

Seperti diketahui, salah satu klausul dalam UU HPP adalah kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Meski demikian, terdapat ruang bagi pemerintah untuk menurunkan PPN menjadi maksimal 5%. Tarif dapat diturunkan lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, target penerimaan pajak dalam APBN 2025 disepakati dengan asumsi tarif hanya sebesar 11%, bukan 12% sesuai dengan UU HPP.

"Penerimaan Rp2.490 triliun di antaranya itu tidak termasuk [kenaikan] PPN dari 11% ke 12%. Kami tidak berkehendak untuk menaikkan itu," kata Said.

Said mengatakan tarif PPN baru akan naik menjadi 12% setelah adanya pembahasan bersama Komisi XI DPR pada kuartal I/2025 atau kuartal II/2025. "Nanti di 2025 pemerintah minta persetujuan dengan Komisi XI DPR," ujar Said. (sap)