Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memandang administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional.

Suahasil mengatakan kinerja perpajakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah menikmati windfall revenue yang besar. Meski demikian, ia menilai negara-negara tersebut mengalami tantangan, terutama dalam mengantisipasi volatilitas harga komoditas.

“Penting untuk tidak terbawa suasana, tetapi penting untuk sangat berhati-hati dengan perkembangan global pada harga komoditas,” katanya, dikutip pada Jumat (2/9/2022).

Sementara itu, lanjut Suahasil, negara-negara yang relatif rendah atau bahkan tidak memproduksi komoditas akan menghadapi tantangan dalam mengelola pemungutan pajak dan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

“Ini adalah waktu yang sangat menantang dan sebenarnya bekerja sama akan sangat penting sehingga memungkinkan kita untuk dapat memaksimalkan semua pengetahuan untuk waktu yang akan datang,” tuturnya.

Suahasil juga menekankan kerja sama perpajakan multilateral sangat monumental dan penting untuk terus didiskusikan di bawah G20 dan OECD. Untuk itu, ia berharap diskusi dan kerja sama global dapat terus berlanjut.

“Dua pilar pajak internasional akan sangat penting bagi semua negara. Saya mendorong pertemuan Asia Initiative untuk melanjutkan diskusi tentang itu,” sebutnya.

Seperti diketahui, dunia saat ini tengah membahas kesepakatan internasional mengenai perpajakan yang mencakup 2 pilar. Proposal Pilar 1: Unified Approach telah diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Pilar tersebut akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya upaya menghindari pajak.

Tarif pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum, persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi bisa dihentikan. (rig)