KEMENTERIAN KEUANGAN

Wamenkeu: Perumusan Kebijakan Keuangan Pakai Data, Tak Cuma Intuisi

Dian Kurniati | Rabu, 02 November 2022 | 12:45 WIB
Wamenkeu: Perumusan Kebijakan Keuangan Pakai Data, Tak Cuma Intuisi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan jajarannya agar selalu memanfaatkan data dalam membuat kebijakan di bidang keuangan negara.

Suahasil mengatakan institusi sebesar Kemenkeu seharusnya bukan hanya menyimpan data, tetapi juga mengelolanya dengan baik sehingga mendatangkan manfaat. Menurutnya, kebijakan yang baik juga harus didukung dengan data-data.

"Artinya kita merumuskan kebijakan bukan hanya memakai intuisi. Kita merumuskan kebijakan karena kita tahu perilakunya di luar seperti ini, karena ada data," katanya, dikutip pada Rabu (2/11/2022).

Baca Juga:
‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Suahasil mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran mengenai pentingnya data dalam setiap pembuatan kebijakan di bidang keuangan negara. Meski dalam suasana yang sulit, data kesehatan yang diperoleh selama 2,5 tahun kini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pendistribusian paket obat Covid-19 secara gratis dari Kementerian Kesehatan.

Dia menyebut Kemenkeu juga memiliki big data yang dapat dimanfaatkan oleh semua unit. Menurutnya, data-data itulah yang akan memastikan setiap kebijakan keuangan negara menghasilkan output atau outcome yang bermanfaat bagi masyarakat atau ekonomi.

Beberapa data penting yang biasa dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan di Kemenkeu di antaranya mengenai pajak, transaksi satuan kerja, sektor keuangan, kredit usaha rakyat, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:
Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Suahasil berharap seluruh jajarannya memiliki tradisi untuk memanfaatkan data dalam menjalankan tugas. Misalnya ketika membuat nota dinas, laporan, perspektif, kesimpulan, serta usulan dan rekomendasi kebijakan.

"Ini akan membuat kita menuju data driven organization dan knowledge based policy making process," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini