Wamenkeu: Kebijakan Fiskal Harus Mengarah ke Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan setiap kebijakan pemerintah, terutama dari sisi fiskal, harus dipastikan memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Suahasil mengatakan isu ketenagakerjaan menjadi salah satu persoalan penting yang harus segera diselesaikan, baik dari sisi penyediaan lapangan kerja maupun kualitas pekerjanya. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan menjadi semakin menantang karena pandemi Covid-19.

"Ini menjadi sangat penting, kita harus pastikan kebijakan-kebijakan fiskal akan menunjang penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia," katanya dalam pembukaan Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2021, Rabu (1/12/2021).

Suahasil mengaku senang terhadap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dalam AIFED 2021 yang merancang 4 aspek pembahasan sebagai masukan kebijakan ke depan, yakni product, people, place, dan policy. Menurutnya, keempat aspek tersebut dapat dihubungkan dengan isu ketenagakerjaan dan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada aspek product, dia mencontohkan kajian yang dibutuhkan misalnya produk atau potensi baru seperti apa yang dapat menunjang penciptaan lapangan kerja. Sementara dari aspek people, persoalan tidak hanya mengenai bonus demografi tetapi juga tentang penguatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja.

Ketiga, mengenai place, Suahasil menyoroti kondisi geografis Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, sudut pandang kewilayahan juga perlu dihubungkan dengan kebijakan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja.

Terakhir mengenai policy, dia menilai perlu ada rumusan kebijakan yang komprehensif agar dampaknya pada penciptaan lapangan kerja semakin kuat. Walaupun Kemenkeu menjadi pemegang otoritas fiskal, lanjut Suahasil, setiap kebijakan yang dirilis akan menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu koordinasi yang kuat antarsektor.

"Kebijakan dari BKF juga harus menyadari hubungan sektor fiskal dan keuangan, serta bagaimana pengaruhnya untuk mendorong lingkungan global yang dapat menunjang penciptaan lapangan kerja di masa pandemi," ujarnya.

Kemenkeu mengadakan AIFED untuk menjaring masukan kebijakan dari para akademisi, ekonom, dan profesional untuk menghadapi isu-isu terkini. Misalnya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, AIFED akan mencari inovasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. (sap)