Wamenkeu Dorong Pengusaha Manfaatkan Restitusi Pajak Dipercepat

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas restitusi PPN dipercepat seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 209/2021.

Suahasil mengatakan pemerintah telah menaikkan batas restitusi PPN dipercepat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar. Dengan fasilitas tersebut, wajib pajak dapat memperoleh restitusi tanpa perlu melewati pemeriksaan terlebih dulu.

"Ini Rp5 miliar per bulan. Jadi Rp60 miliar per tahun. Restitusi enggak pakai periksa-periksa, dikasih saja," katanya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Selasa (25/1/2022).

Suahasil menuturkan pemerintah memberikan restitusi PPN dipercepat sebagai bentuk dukungan kepada dunia usaha. Pengusaha dapat memperlonggar cashflow sehingga pada akhirnya juga bisa kembali melakukan kegiatan produksi.

Dia juga mengingatkan wajib pajak untuk selalu menyimpan dokumentasi atas kegiatan usahanya ketika memperoleh fasilitas restitusi PPN dipercepat. Menurutnya, keberadaan dokumen tersebut akan mempermudah proses audit ketika Ditjen Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan.

"Syaratnya satu, tolong semua dokumen disimpan yang baik. Kalau nanti dicek, dokumennya ada, aman," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 209/2021 mengatur peningkatan batas restitusi PPN dipercepat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar bagi PKP yang merupakan wajib pajak persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Merujuk pada PMK 209/2021, kenaikan batas restitusi PPN dipercepat diberikan untuk membantu likuiditas wajib pajak sehingga dapat segera pulih. Namun, wajib pajak yang mendapatkan restitusi PPN dipercepat juga berpotensi diperiksa oleh DJP. (rig)