Wajib Pajak Sudah Bisa Berkonsultasi, Aplikasi PPS Selesai Pekan Depan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan persiapan aplikasi untuk penyelenggaraan program pengungkapan sukarela (PPS) sudah selesai pekan depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (22/12/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada bulan ini, DJP melakukan user acceptance test dan beberapa uji coba lainnya. Langkah ini dilakukan sebelum dirilis ke publik sehingga bisa dimanfaatkan wajib pajak mulai 1 Januari 2022.

“Rencananya akhir tahun ini [pekan depan], kami akan men-deploy aplikasi tersebut untuk dimanfaatkan,” ujar Suryo.

Meskipun masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) – aturan turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) – terbit, Suryo memastikan seluruh pelaksanaan PPS akan berlangsung secara elektronik.

Selain mengenai persiapan PPS, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak hingga akhir November 2022. Kemudian, ada pula bahasan tentang realisasi pemanfaatan insentif pajak dan rencana pemungutan cukai minuman bergula.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Konsultasi dengan Fiskus di KPP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meskipun periode pelaksanaan PPS belum dimulai, wajib pajak sudah bisa berkonsultasi mengenai berbagai kewajiban perpajakan yang selama ini belum dipenuhi.

“Apakah sekarang sudah mulai bisa berhubungan dengan KPP? Bisa untuk mulai konsultasi. Nanti mulai melakukannya [mengikuti PPS] mulai Januari [2022],” ujarnya.

Selain konsultasi, wajib pajak juga dapat mengikuti berbagai sosialisasi yang diadakan. Sri Mulyani mengatakan sosialisasi yang digelar unit vertikal DJP akan langsung berkaitan dengan teknis keikutsertaan setelah aturan turunan UU HPP terbit. (DDTCNews)

Aturan Pelaksanaan UU HPP

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan beberapa aturan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sedang dalam proses penyusunan dan penyelesaian. Penyelesaian regulasi akan disesuaikan dengan periode mulai berlakunya masing-masing kebijakan.

“Seluruh aturan pelaksanaan sekarang sedang dalam proses penyusunan, termasuk persiapan implementasi program pengungkapan sukarela. Insyaallah kalau sudah diundangkan, segera akan kami sampaikan kepada masyarakat secara umum,” ujar Suryo. (DDTCNews)

Kinerja Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini realisasi pendapatan negara mampu melampaui target yang ditetapkan dalam UU APBN 2021 senilai Rp1.743,6 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara dari sisi perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga saat ini telah menunjukkan kinerja positif. Dari sisi pajak misalnya, pertumbuhan positif secara konsisten terlihat setiap bulannya.

Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga November 2021 tercatat senilai Rp1.082,6 triliun atau tumbuh 17,0%, lebih tinggi dari posisi hingga akhir Oktober 2021 yang tumbuh 15,3%. Realisasi tersebut setara dengan 88,0% terhadap target Rp1.229,59 triliun. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Kinerja Penerimaan Pajak 100% dari Target

Hingga 19 Desember 2021, ada 85 kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia yang telah berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% terhadap target yang ditetapkan. Selain itu, ada 3 kantor wilayah (Kanwil) yang telah berhasil mencapai target.

Ketiga Kanwil yang dimaksud adalah pertama, Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Kedua, Kanwil DJP Jakarta Khusus. Ketiga, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Simak ‘Ini Daftar 85 KPP dan 3 Kanwil yang Sudah Capai 100% Target Penerimaan’. (DDTCNews/Kontan)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional hingga 17 Desember 2021 telah mencapai Rp63,16 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 100,5% dari pagu yang disediakan yakni Rp62,83 triliun. Menurutnya, pemberian insentif tersebut ditujukan untuk memulihkan daya pemulihan beli, mendukung UMKM, hingga perusahaan besar.

"Insentif usaha yang sudah tergunakan keseluruhannya, Rp63,16 triliun, yaitu untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati masyarakat, dari mulai UMKM, konsumen, hingga para perusahan," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021, pemerintah memerinci target penerimaan cukai dalam APBN 2022, termasuk atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah memang menargetkan besaran penerimaan dari cukai plastik dan minuman pada 2022. Namun demikian, implementasi pemungutan kedua cukai tersebut akan tergantung pada kondisi perekonomian tahun depan.

"Pemerintah akan melihat secara seimbang dengan kondisi aktual yang dihadapi pada 2022. Jadi, akan menyesuaikan, apakah bisa dilaksanakan atau perlu penyesuaian?" katanya. (DDTCNews/Kontan)

Cukai Rokok

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyatakan telah menyelesaikan penyusunan PMK mengenai tarif cukai hasil tembakau atau rokok pada 2022.

PMK tersebut akan menjadi payung hukum kenaikan tarif cukai rokok yang rata-rata sebesar 12% mulai 1 Januari 2022. Menurutnya, penyelesaian PMK kenaikan cukai rokok tersebut bersamaan dengan PMK yang mengubah skema tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Alhamdulillah pada hari ini, kami sudah bisa menyelesaikan 2 PMK mengenai tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai HPTL yang tentunya menjadi basis untuk kebijakan dari pentarifan cukai yang baru pada 2022," katanya. (DDTCNews) (kaw)