EKONOMI GLOBAL

Wah, Sri Mulyani Masuk Radar Kandidat Presiden Bank Dunia

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Januari 2019 | 18:25 WIB
Wah, Sri Mulyani Masuk Radar Kandidat Presiden Bank Dunia

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam hitungan untuk menduduki kursi Presiden Bank Dunia yang lowong bulan depan. Hal tersebut keluar dari lembaga riset ekonomi Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).

Ketua OMFIF Amerika Serikat Mark Sobel mengatakan kandidat dari negara emerging market idealnya muncul untuk mengisi kursi kosong pimpinan Bank Dunia setelah ditinggal Jim Yong Kim. Dengan demikian, kepentingan negara-negara yang tengah berkembang dapat diakomodasi.

Menurutnya, selama ini lembaga keuangan internasional didominasi dua poros utama kekuatan ekonomi, yakni Eropa di Dana Moneter Internasional dan Amerika Serikat di Bank Dunia.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Hal tersebut berlaku sejak akhir Perang Dunia II hingga kini, dimana terwakili oleh Christine Lagarde di IMF dari Eropa dan Jim Yong Kim di Bank Dunia yang merupakan keturunan Korea-AS.

“Inilah waktu untuk perubahan. Mereka [negara emerging market] harus aktif dan menemukan kandidat yang kuat,”katanya seperti dilansir laman omfif.org, Jumat (11/1/2019).

Sobel kemudian menyebutkan setidaknya dua kandidat dari negara emerging market yang dinilai mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menduduki kursi orang nomor satu di Bank Dunia. Dua sosok itu adalah Menkeu Indonesia Sri Mulyani dan Menkeu Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Menurutnya, keduanya mempunyai modal mumpuni untuk duduk sebagai Presiden Bank Dunia. Pasalnya, masing-masing pernah mencicipi posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Selain itu, itu ada urgensi untuk memilih pemimpin Bank Dunia yang tidak merepresentasikan Eropa maupun Amerika Serikat. Situasi ekonomi global yang mengarah kepada regionalisme dan meningkatnya aksi unilateral membutuhkan pendekatan baru. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dengan memilih individu unggul yang berasal dari negara dunia ketiga.

“Memilih presiden yang bukan Amerika atau Eropa akan meningkatkan kedudukan global IMF dan Bank Dunia. Itu akan sangat membantu melawan penyimpangan ekonomi yang menuju kepada regionalisme,” imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya