EKONOMI GLOBAL

Wah, Sri Mulyani Masuk Radar Kandidat Presiden Bank Dunia

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Januari 2019 | 18:25 WIB
Wah, Sri Mulyani Masuk Radar Kandidat Presiden Bank Dunia

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam hitungan untuk menduduki kursi Presiden Bank Dunia yang lowong bulan depan. Hal tersebut keluar dari lembaga riset ekonomi Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).

Ketua OMFIF Amerika Serikat Mark Sobel mengatakan kandidat dari negara emerging market idealnya muncul untuk mengisi kursi kosong pimpinan Bank Dunia setelah ditinggal Jim Yong Kim. Dengan demikian, kepentingan negara-negara yang tengah berkembang dapat diakomodasi.

Menurutnya, selama ini lembaga keuangan internasional didominasi dua poros utama kekuatan ekonomi, yakni Eropa di Dana Moneter Internasional dan Amerika Serikat di Bank Dunia.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Hal tersebut berlaku sejak akhir Perang Dunia II hingga kini, dimana terwakili oleh Christine Lagarde di IMF dari Eropa dan Jim Yong Kim di Bank Dunia yang merupakan keturunan Korea-AS.

“Inilah waktu untuk perubahan. Mereka [negara emerging market] harus aktif dan menemukan kandidat yang kuat,”katanya seperti dilansir laman omfif.org, Jumat (11/1/2019).

Sobel kemudian menyebutkan setidaknya dua kandidat dari negara emerging market yang dinilai mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menduduki kursi orang nomor satu di Bank Dunia. Dua sosok itu adalah Menkeu Indonesia Sri Mulyani dan Menkeu Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Menurutnya, keduanya mempunyai modal mumpuni untuk duduk sebagai Presiden Bank Dunia. Pasalnya, masing-masing pernah mencicipi posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Selain itu, itu ada urgensi untuk memilih pemimpin Bank Dunia yang tidak merepresentasikan Eropa maupun Amerika Serikat. Situasi ekonomi global yang mengarah kepada regionalisme dan meningkatnya aksi unilateral membutuhkan pendekatan baru. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dengan memilih individu unggul yang berasal dari negara dunia ketiga.

“Memilih presiden yang bukan Amerika atau Eropa akan meningkatkan kedudukan global IMF dan Bank Dunia. Itu akan sangat membantu melawan penyimpangan ekonomi yang menuju kepada regionalisme,” imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru