VIETNAM

Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Dian Kurniati | Selasa, 09 Februari 2021 | 15:00 WIB
Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam mencatatkan penerimaan pajak dari pelaku bisnis yang beriklan dan berjualan secara online di Google, YouTube atau Facebook mencapai VND1,14 triliun atau setara dengan Rp693,3 miliar pada 2020.

Dalam laporannya, setoran pajak tersebut berasal dari PPN senilai VND519 miliar dan PPh sejumlah VND624 miliar. Otoritas pajak menyebut banyak bisnis tradisional yang beralih menggunakan sistem online akibat pandemi Covid-19.

"Secara khusus, aktivitas bisnis digital mencatat perkembangan yang sangat pesat," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (9/2/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Otoritas juga mengamati tak sedikit perusahaan online baru yang bermunculan lantaran masyarakat berusaha menciptakan sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform online diprediksi akan terus meningkat di masa datang.

Pada 2020, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan semua bisnis asing yang mendapat keuntungan dari aktivitas online di Vietnam menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

Departemen Perpajakan Umum pun meminta perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Vietnam menyerahkan data pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah meyakini potensi penerimaan pajak dari aktivitas online di Vietnam sangat besar.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Merujuk data dari 45 bank komersial, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun atau Rp925,3 miliar dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.

"Penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform digital akan terus meningkat berkat pesatnya perkembangan layanan ekonomi digital," kata perwakilan Departemen Umum Perpajakan seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Februari 2021 | 23:32 WIB

salah satu bisnis yang masih aktif atau berjalan adalah bisnis melalui sistem online. maka dari itu, pemerintah harus mengecek memperhatikan wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN