KOTA BANJAR

Wah! Pemkot Selenggarakan Pemutihan PBB hingga 30 Desember 2024

Dian Kurniati | Jumat, 08 Maret 2024 | 16:00 WIB
Wah! Pemkot Selenggarakan Pemutihan PBB hingga 30 Desember 2024

Ilustrasi.

BANJAR, DDTCNews – Pemkot Banjar, Jawa Barat mengadakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kasubid Pelayanan dan Pendataan Bidang Pendapatan BPKPD Bambang Prasetyo mengatakan pemutihan denda PBB-P2 diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, insentif tersebut diberikan hingga akhir tahun.

"Program penghapusan denda ini berlakunya sampai 30 Desember 2024," katanya, dikutip pada Jumat (8/3/2024).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Bambang menjelaskan pemutihan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB. Menurutnya, penghapusan denda tersebut diberikan secara otomatis jika wajib pajak membayar tunggakannya.

Dia berharap penghapusan denda PBB-P2 dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kota Banjar. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjar No. 80/2024.

Tidak hanya penghapusan denda, surat keputusan juga memuat insentif berupa diskon pokok PBB-P2 apabila wajib pajak membayar melalui sistem digital, yakni melalui QRIS dan virtual account.

Baca Juga:
Aktivasi Akun PKP, Pengusaha Sparepart Mobil Didatangi Petugas Pajak

Wajib pajak yang membayar PBB-P2 senilai kurang dari Rp2 juta bakal mendapatkan diskon sebesar 10% jika membayar melalui QRIS dan virtual account pada 4 Maret hingga 31 Mei 2024.

Apabila melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS dan virtual account pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2024, wajib pajak mendapatkan diskon sebesar 5%.

"Bagi wajib pajak yang memiliki tagihan pajaknya di atas Rp2 juta mendapat diskon 7,5% pada periode pembayaran 4 Maret hingga 31 Mei dan diskon 2,5% jika pembayarannya pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2024," ujar Bambang seperti dilansir jabarekspres.com.

Dia menambahkan pembayaran PBB-P2 melalui sistem digital memiliki berbagai keunggulan. Tak hanya mudah dan efisien, pembayaran melalui QRIS dan virtual account juga lebih akuntabel karena pajak yang dibayarkan langsung masuk ke rekening kas daerah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:30 WIB KP2KP SENGKANG

Aktivasi Akun PKP, Pengusaha Sparepart Mobil Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai