Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan merombak skema insentif untuk pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas dan kemudahan fiskal dan nonfiskal akan menjadi kesatuan untuk memberikan nilai tambah berusaha melalui KEK.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan ada perubahan dua aturan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kedua aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK dan PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

“Hari-hari ini kita sedang finalisasi dua RPP [Rancangan Peraturan Pemerintah] tersebut,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (22/5/2019).

Adapun integrasi fasilitas fiskal dan nonfiskal akan masuk melalui revisi PP No.2/2011. Menurutnya, perubahan akan memberikan dampak yang signifikan karena mengombinasikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam suatu KEK.

Aspek ini, menurutnya, menjadi salah satu kendala pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas KEK. Hal ini dikarenakan kepastian yang belum terpenuhi. Ke depan, fasilitas fiskal seperti tax holiday dan tax allowance akan terintegrasi dengan fasilitas nonfiskal seperti imigrasi dan ketenagakerjaan.

“Ke depan fasilitas di KEK tidak hanya sebatas fiskal. Jadi selain kemudahan pajak, kepabeanan, dan cukai terdapat fasilitas terkait layanan imigrasi dan tenaga kerja asing. Ini akan menjadi ultimate fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk dunia usaha kita,” paparnya.

Sementara itu, perubahan skema fasilitas fiskal yang dilakukan melalui revisi PP No.96/2015 menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut, menurut Susiwijono, dikarenakan beragamnya skema dan jenis usaha yang membutuhkan insentif pajak.

Rencana pembentukan KEK Pendidikan menjadi salah satu contoh. KEK baru yang ditujukan untuk menekan devisa dari pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri menghadapi masalah dalam pemberian insetif pajak bagi pengajar asing yang masuk dalam KEK Pendidikan nantinya.

“Misal untuk KEK Pendidikan ada masalah bagaimana penghitungan PPh orang pribadi. Ini [masalah] karena rezim PPh kita juga relatif tinggi. Nah, hal seperti ini yang sedang dirinci pembahasannya,” imbuh Susiwijono. (kaw)