SPANYOL

Wah, Juara MotoGP Jorge Lorenzo Kembali Jadi Sasaran Investigasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Desember 2020 | 11:45 WIB
Wah, Juara MotoGP Jorge Lorenzo Kembali Jadi Sasaran Investigasi Pajak

Pembalap MotoGp Jorge Lorenzo saat menjuarai MotoGP™ World Champion 2015. (Foto: motogp.com)

MADRID, DDTCNews - Mantan pembalap MotoGp Jorge Lorenzo kembali berurusan dengan otoritas pajak Spanyol karena dituding melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Laporan media Spanyol El Confidencial menyebutkan nama juara tiga kali MotoGP itu muncul dalam daftar penyidikan pajak. Data tersebut berasal dari daftar investigasi pajak yang terdaftar di pengadilan nasional atau Audiencia Nacional Madrid.

"File investigasi penyidik pajak secara khusus mencatut nama Lorenzo terkait dengan jaringan perusahaan cangkang di luar negeri dengan nama Red Charisma," tulis laporan El Confidencial, seperti dikutip Kamis (10/12/2020).

Baca Juga:
Ada Fasilitas Bea Cukai di Balik Gelaran MotoGP Mandalika, Apa Saja?

Data investigasi pajak terkait Red Charisma menjelaskan secara terperinci praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan Lorenzo selama aktif membalap di MotoGP.

Lorenzo disebut telah melakukan transfer uang melalui berbagai bank yang berbeda di Andorra, Monaco dan Swiss untuk menghindari pembayaran pajak kepada otoritas Spanyol.

Nilai dari pengalihan dana tersebut ditaksir mencapai angka €850.000 atau setara dengan Rp14,5 miliar. Investigasi otoritas pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 2013 saat Lorenzo pindah subjek pajak dari Spanyol ke Swiss.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Kasus terkait pajak bukan pertama kali menjerat Lorenzo. Terdapat dua peristiwa yang melibatkan otoritas pajak sepanjang karier membalapnya. Pertama, pada periode 2006 dan 2007 saat Lorenzo masih berkarier di kelas 250cc.

Dia diwajibkan membayar kekurangan pembayaran pajak kepada otoritas Spanyol karena manajernya saat itu, Dani Amatriain secara sengaja memalsukan dokumen kependudukan Lorenzo menjadi subjek pajak Inggris.

Kasus kedua terjadi pada perhelatan DP Catalunya 2019 saat petugas pajak Spanyol menyambangi paddock Lorenzo. Petugas pajak melakukan kunjungan ke sirkuit Lorenzo yang disebut konsisten tinggal di Spanyol meskipun mendeklarasikan diri sebagai subjek pajak Swiss.

Seperti dilansir de24.news, otoritas pada saat itu mengendus pada periode 2013 sampai 2016 sejatinya Lorenzo menetap di sebuah villa mewah di Barcelona. Rentang waktu tersebut sudah cukup bagi otoritas untuk mulai menagih pajak kepada Lorenzo yang nilainya mencapai €40 juta. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Ada Fasilitas Bea Cukai di Balik Gelaran MotoGP Mandalika, Apa Saja?

Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Rabu, 11 September 2024 | 16:30 WIB ISTILAH EKONOMI

Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja