KANADA

Wah! Asosiasi Pusat Kebugaran Usul Iuran Gym Jadi Pengurang Pajak

Dian Kurniati | Sabtu, 05 November 2022 | 12:00 WIB
Wah! Asosiasi Pusat Kebugaran Usul Iuran Gym Jadi Pengurang Pajak

Ilustrasi. (foto: Planet Fitness nj.com/Joe Hermitt)

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha industri kebugaran atau fitness di Kanada mengusulkan insentif pajak untuk mendukung pemulihan bisnis tersebut.

Presiden Dewan Industri Fitness Kanada Sara Hodson mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak pelanggan berhenti membayar iuran keanggotaan. Menurutnya, pemerintah dapat mendorong kunjungan masyarakat ke fasilitas kebugaran atau fitness dengan menjadikan biaya iuran sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

"Aktivitas kebugaran menjadi komponen penting dalam layanan kesehatan yang kami berikan sehingga kebijakan pemerintah harus benar-benar mendukungnya," katanya, dikutip pada Sabtu (5/11/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Hudson mengatakan pemerintah federal dan provinsi dapat memberikan insentif pajak agar masyarakat kembali datang ke gym. Menurutnya, insentif tersebut akan membantu masyarakat dalam membayar biaya keanggotaan di gym.

Kepada pemerintah federal, dia meminta agar masyarakat dapat mengklaim biaya keanggotaan gym sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pos biaya pengobatan dalam SPT Tahunan. Sementara kepada pemerintah provinsi, dia mengusulkan agar diberikan kredit pajak kebugaran untuk orang dewasa.

Biaya untuk berlangganan gym senilai US$27 miliar atau sekitar Rp421,86 triliun per tahun, dengan asumsi pemerintah tidak membuat kebijakan untuk mendorong lebih banyak masyarakat melakukan aktivitas fisik.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Hudson kemudian merujuk studi World Health Organization (WHO) mengenai sebagian besar penduduk di dunia yang makin berisiko terkena penyakit jantung, obesitas, diabetes atau penyakit tidak menular lainnya pada 2020-2030 karena kurang melakukan aktivitas fisik.

Di sisi lain, Asosiasi Raket dan Klub Olahraga Kesehatan Internasional juga merilis publikasi yang menunjukkan rendahnya aktivitas fisik masyarakat telah merugikan sistem perawatan kesehatan Kanada senilai CA$3,9 miliar atau Rp44,94 triliun.

"Kami ingin memastikan kebijakan ini melibatkan pemerintah di tingkat provinsi dan nasional," ujarnya dilansir cbc.ca.

Provinsi Newfoundland and Labrador tercatat telah menawarkan kredit pajak kebugaran senilai hingga CA$2.000 atau Rp23 juta per rumah tangga. Insentif itu diberikan sejak APBD 2021, dan ditargetkan mampu menjadikan Newfoundland and Labrador sebagai provinsi tersehat di Kanada pada 2031. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja