AMERIKA SERIKAT

Waduh, Donald Trump Dimakzulkan DPR

Redaksi DDTCNews | Kamis, 19 Desember 2019 | 10:06 WIB
Waduh, Donald Trump Dimakzulkan DPR

Presiden AS Donald Trump.

WASHINGTON, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan oleh DPR. Namun, keputusan tetap menjabat atau tidaknya sebagai presiden akan ditentukan dalam persidangan yang akan digelar Senat AS.

Pada Rabu (18/12/2019) sekitar pukul 20.30 waktu setempat, DPR menyerukan pemungutan suara atas dua tuduhan. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan karena ada dugaan Trump menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap saingan politik Demokratnya, Joe Biden.

Kedua, upaya menghalangi Kongres. Hal ini dikarena Trump dituduh menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan, menahan bukti dokumenter, serta melarang setiap orang yang ada dipihaknya untuk memberikan bukti.

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

“Selama berabad-abad orang Amerika telah berjuang dan mati untuk membela demokrasi bagi rakyat. Namun, sangat menyedihkan sekarang visi pendiri kami tentang republik berada di bawah ancaman dari tindakan dari Gedung Putih,” ujar Ketua DPR Demokrat Nancy Pelosi.

Dalam pemungutan suara tersebut, mayoritas DPR menyepakati agar Trump lengser. Pemungutan suara untuk tuduhan penyalagunaan kekuasaan menghasilkan posisi 230—197. Sementara, untuk tuduhan upaya menghalangi Kongres sebanyak 229—198 suara.

“Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan terlantar dalam bertugas. Sangat tragis, tindakan nekat presiden membuat pemakzulan diperlukan. Dia tidak memberi kita pilihan,” imbuh Pelosi.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Hasil pemungutan suara itu menempatkan Donald Trump menjadi presiden AS ketiga dalam sejarah, yang dimakzulkan oleh DPR. Sebelumnya, ada Bill Clinton dan Andrew Johnson.

Perwakilan Demokrat Joe Kennedy – cucu keponakan Presiden John F Kennedy – menggunakan pidatonya untuk berbicara langsung dengan anak-anaknya. Dia menjelaskan keputusannya untuk memilih pemakzulan. Dia menuduh Trump menggunakan kekuatannya sebagai senjata untuk melawan rakyatnya sendiri.

"Dear Ellie dan James, ini adalah momen yang akan kalian baca di buku-buku sejarah,” kata anggota Kongres dari Massachusetts itu.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Sementara itu, Doug Collins, Anggota Partai Republik di Komite Kehakiman DPR menuduh Partai Demokrat melakukan penyelidikan yang tidak adil dan tidak sah. Menurutnya, pemakzulan hanya didasarkan pada anggapan. Bahkan, Barry Loudermilk yang juga dari Republik membandingkan proses impeachment dengan nasib Yesus Kristus.

“Selama persidangan itu, Pontius Pilatus memberikan lebih banyak hak kepada Yesus daripada yang diberikan Demokrat kepada presiden dalam proses ini,” katanya.

Ketika pemungutan suara berlangsung, Presiden Trump sedang menyampaikan pidato kampanye. Dia mengatakan kepada kerumunan di Battle Creek, Michigan bahwa ada kaum radikal kiri di Kongres yang dipenuhi rasa iri dan kemarahan.

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

“Smentara kita menciptakan lapangan kerja dan berjuang untuk Michigan, kaum radikal kiri di Kongres dipenuhi dengan rasa iri, kebencian, dan kemarahan, Anda lihat apa yang terjadi,” ujar Trump.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa presiden yakin dia akan sepenuhnya dibebaskan dalam sidang Senat. Apalagi, Partai Republik memiliki mayoritas di Senat, sehingga ada peluang Trump masih menjabat sebagai Presiden ketika para senator memberikan suara.

Seperti dilansir bbc.com, Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell sebelumnya mengatakan bahwa senator Republik akan bertindak dalam koordinasi yang total dengan tim presiden selama persidangan. Hal ini membuat marah Demokrat dan mengatakan senator wajib bertindak sebagai juri yang tidak memihak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan PMK 136/2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lewat Pengesahan RUU BUMN, BPI Danantara Resmi Dibentuk

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax