BULGARIA

Waduh, Database Pajak Negara Ini Dibobol Hacker

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Juli 2019 | 15:46 WIB
Waduh, Database Pajak Negara Ini Dibobol Hacker

Ilustrasi gedung National Revenue Agency (NRA).

JAKARTA, DDTCNews – Peretas membobol database pajak terbesar di Bulgaria. Dia mencuri rincian keuangan setiap orang dewasa yang bekerja di negara tersebut. Selanjutnya, data tersebut dirilis secara online di forum perdagangan peretas (hacker).

National Revenue Agency (NRA) mengkonfirmasi hal ini dalam pernyataan di lamannya. NRA menyebut seorang peretas awalnya mencuri data dari NRA yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan Bulgaria dan mengirimkan tautan (link) salinan yang dapat diunduh.

“Setelah menganalisis kebocoran, data itu telah dicuri sekitar tiga minggu sebelumnya. Peretas hanya mengakses 3% dari sistem kami,” papar NRA, Selasa (23/7/2019)

Baca Juga:
‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Menurut laporan media setempat, di samping data NRA, terdapat pula data yang berasal dari Employment Agency, Bulgarian Excise Centralized Information System, and the National Health Insurance Fund.

Selain nama, alamat, dan rincian pribadi lainnya, data tersebut mencakup beberapa ratus ribu foto wajah warga. Peretas juga mengirim sekitar 57database dengan total 10,5 GB. Namun, peretas juga mengklaim memiliki 110 database dengan lebih dari 20 GB.

Dalam pencarian pelaku, polisi menangkap Kristian Boykov yang berusia 20 tahun pada Selasa lalu. Kantor Kejaksaan Kota Sofia mendakwa Boykov meretas database NRA serta mengambil informasi jaminan sosial, bank, dan gaji dari 5 juta wajib pajak Bulgaria.

Baca Juga:
Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Dengan jumlah populasi Bulgaria sebanyak 7 juta penduduk, informasi yang diambil peretas ini mewakili hampir seluruh populasi orang dewasa. Peretas juga mengkritik keamanan siber pemerintah Bulgaria.

Menteri Keuangan Bulgaria Vladislav Goranov angkat suara terkait kejadian ini. Meskipun ada jutaan catatan keuangan diambil, informasi yang ada didalamnya tidak bersifat rahasia. Dengan demikian, dia mengklaim kejadian tersebut tidak membahayakan stabilitas keuangan.

Atas kejadian tersebut, pemerintah memutuskan bahwa Boykov tidak meretas infrastruktur nasional yang vital dan data yang dirilis tidak terlalu berbahaya. Oleh karena itu, kantor kejaksaan menurunkan tuntutan terhadap Boykov.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan tuduhan awal, bisa membuat Boykov menghadapi maksimum 8 tahun penjara. Namun, kini ia cukup menghadapi hukuman 3 tahun penjara.

Seperti dilansir Bussines insider, pelanggaran terhadap NRA ini dianggap sebagai kebocoran terbesar di Bulgaria dan pemerintah mengenakan denda terhadap NRA sejumlah 20 juta euro (sekitar Rp313,4 miliar). (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko