Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.600 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tercatat senilai US$387,6 miliar (sekitar Rp5.617,5 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 7,9% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir kuartal I/2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$190,5 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$197,1 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN. Ada pula pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. Pada saat yang sama, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. ULN swasta pada kuartal I/2019 tercatat tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3%.

ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil. Hingga akhir kuartal I/2019, ULN pemerintah tercatat senilai US$187,7 miliar atau tumbuh 3,6% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,3%.

Perkembangan ULN pemerintah ini, menurut bank sentral, dipengaruhi oleh kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8%), konstruksi (16,3%), jasa pendidikan (15,7%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I/2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 86,1% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN.

“Dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)