Usaha Biro Perjalanan Minta Bebas Pajak 5 Tahun

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pengusaha pariwisata Malaysia meminta pemerintah memberikan insentif untuk mendorong pemulihan pada sektor usaha tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Malaysian Inbound Tourism Association (MITA) Uzaidi Udanis mengatakan insentif yang dibutuhkan misalnya pembebasan pajak bagi usaha biro perjalanan. Menurutnya, pemerintah perlu membebaskan pajak itu selama 5 tahun pada 2021—2025 agar dampak pemulihannya terasa.

"Karena selama itulah industri pariwisata diharapkan dapat pulih serta ada putaran bantuan tunai untuk sektor pariwisata," katanya, dikutip pada Kamis (20/5/2021).

Uzaidi mengatakan pelaku usaha saat ini sudah menyiapkan strategi untuk menyambut kunjungan wisatawan setelah program vaksinasi dan pemberlakuan pembatasan pergerakan (movement control order/MCO) berakhir. Menurutnya, Malaysia harus mencontoh upaya negara lain dalam memulihkan pariwisata, seperti Qatar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

Dia menilai pemberian insentif pajak akan membuat sektor pariwisata dapat pulih lebih cepat. Namun, yang lebih penting, pemerintah harus segera membuka sektor pariwisata untuk kunjungan wisatawan asing.

Uzaidi menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan diperbolehkannya wisatawan yang telah divaksinasi untuk berkunjung ke Malaysia tanpa melalui masa karantina mulai Oktober dan seterusnya.

"[Syaratnya] wajib dengan pemesanan melalui agen perjalanan," ujarnya.

Setelah pintu masuk terbuka, menurut Uzaidi, pengusaha masih membutuhkan bantuan lain seperti keringanan kredit di perbankan dan insentif pajak. Bantuan itu tidak hanya dibutuhkan usaha biro perjalanan, tetapi juga jasa penyewaan mobil dan bus wisata.

Menurutnya, pengusaha penyewaan mobil dan bus wisata membutuhkan keringanan premi asuransi kendaraan dan pajak jalan. Keringanan itu setidaknya bisa diberikan selama 3 tahun mulai 2021 hingga 2024.

Seperti dilansir malaymail.com, survei yang dilakukan pada 3.000 anggota MITA menunjukkan pandemi telah memaksa 10% agen perjalanan berlisensi tutup, 70% perusahaan kurang aktif beroperasi, serta 20% masih bertahan tetapi hanya mempekerjakan kurang dari 2 karyawan. (kaw)