Ilustrasi.
ISLAMABAD, DDTCNews – Pemerintah Pakistan berencana memberikan pembebasan pajak serta insentif khusus bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Keuangan Shaukat Tarin mengatakan sektor tertentu seperti perumahan, teknologi informasi, dan perdagangan membutuhkan perhatian khusus untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 5%.
"Pemerintah tidak akan meninggalkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bergantung pada trickle down affect dari pertumbuhan sektor-sektor utama, tetapi akan mengadopsi pendekatan bottom-up,” ujarnya, dikutip pada Senin (14/2/2022).
Untuk mendukung upaya tersebut, sambungnya, program Kamyab Jawan juga akan dimanfaatkan. Program ini diinisasi oleh pemerintah untuk mendukung generasi muda dalam mendirikan atau mengekspansi bisnis. Program ini memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah.
Seperti dilansir thenews.com.pk, Tarin berencana memperluas cakupan program Kamyab Jawan di seluruh wilayah Pakistan. Sampai saat ini, program ini hanya beroperasi di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.
Terkait dengan keluhan anggota Karachi Chamber of Commerce & Industry (KCCI) atas razia yang dilakukan Federal Board of Revenue (FBR) atas pedagang pengecer di Karachi, Tarin mengatakan hanya 2 juta orang yang membayar pajak penghasilan (PPh).
Minimnya jumlah orang yang membayar PPh tersebut, lanjut dia, menjadi sinyal yang tidak positif bagi negara. Pemerintah, sambungnya, telah mengumpulkan data tentang pendapatan orang untuk menghitung jumlah PPh yang akurat dan harus dibayar.
Tarin mengatakan pada saat ini, total nilai ekonomi sektor ritel mencapai Rs18-20 triliun. Namun, sekitar Rs16 triliun berada di luar ‘jaring’ pajak. Pemerintah akan berupaya membawa nilai tersebut masuk dalam sistem pajak. (vallen/kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.