Tunda Bayar Cukai untuk Pengusaha Pabrik & Importir, Begini Skemanya

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha pabrik atau importir yang ingin mendapatkan penundaan pembayaran cukai harus mengajukan permohonan.

Permohonan penundaan pembayaran cukai tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. Adapun permohonan itu disusun sesuai dengan contoh format dalam Lampiran huruf A PMK 74/2022.

“Untuk mendapatkan..., pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan pemberian penundaan...kepada kepala kantor bea dan cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A,” bunyi Pasal 6 PMK 74/2022, dikutip Jumat (29/4/2022)

Selain itu, pengusaha pabrik atau importir harus melengkapi permohonan tersebut dengan perhitungan pagu penundaan. Pagu penundaan adalah batasan tertinggi nilai cukai atas pemesanan pita cukai dengan penundaan.

Pagu penggunaan tersebut telah ditetapkan besarannya. Untuk pengusaha pabrik, pagu penundaan diberikan sebesar 3 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Rata-rata tersebut dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir.

Selanjutnya, untuk importir pagu penundaan diberikan sebesar 2 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Rata-rata tersebut dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir.

Sementara itu untuk pengusaha pabrik, seperti yang diatur dalam pada Pasal 2 ayat (2) huruf c PMK 74/2022, dapat memperoleh pagu anggaran sebesar 4,5 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Rata-rata itu juga dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir.

Pengusaha pabrik yang dimaksud merupakan pengusaha pabrik yang memperoleh penundaan selama 90 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Pengusaha pabrik ini merupakan pengusaha pabrik yang berada di dalam sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri barang kena cukai (BKC).

Selain itu, pengusaha pabrik di atas juga mencakup pengusaha pabrik yang telah mengekspor BKC yang jumlahnya lebih besar dari jumlah BKC yang dijual di dalam negeri selama 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Khusus untuk pengusaha pabrik golongan ini, permohonan penundaan harus dilengkapi di antara 2 berkas. Pertama, salinan atau foto kopi keputusan mengenai izin penyelenggaraan sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri BKC.

Kedua, rekapitulasi ekspor BKC yang jumlahnya lebih besar dari jumlah BKC yang dijual di dalam negeri selama 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Rekapitulasi ekspor ini dapat disusun sesuai dengan contoh format dalam lampiran huruf C PMK 74/2022.

Permohon yang telah diajukan akan ditetiliti oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai. Penelitian tersebut untuk memeriksa pemenuhan persyaratan dan kebenaran perhitungan pagu penundaan serta kelengkapan permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor Bea dan Cukai akan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan. Keputusan tersebut akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (sap)