INGGRIS

Tuai Kritik, Janji Pajak PM Inggris Diproyeksi Perlebar Ketimpangan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Juli 2019 | 11:00 WIB
Tuai Kritik, Janji Pajak PM Inggris Diproyeksi Perlebar Ketimpangan

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

LONDON, DDTCNews – Paket kebijakan pajak yang dijanjikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendapat kritik dari Partai Buruh. Kebijakan pajak ini berisiko memperparah ketimpangan, baik secara pendapatan maupun gender.

Janji kenaikan ambang batas pengenaan tarif pajak tertinggi 40% dari 50.000 pound sterling menjadi 80.000 pound sterling kembali disampaikan Johnson saat memimpin kabinet pertamanya. Partai Buruh melihat hampir 80% pendapat manfaat adalah pria.

Pasalnya, Partai Buruh telah menugaskan House of Commons library untuk meneliti penerima manfaat dari tinjauan gender. Dalam penelitian itu ditemukan sekitar 850.000 perempuan mendapat keuntungan dari peningkatan ambang batas. Sebanyak 2,9 juta penerima merupakan laki-laki.

Baca Juga:
Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

“Ada ketimpangan 77% [laki-laki] dan 23% [perempuan],” demikian dilansir The Guardian, Jumat (26/7/2019).

Berdasarkan studi Institute for Fiscal Studies (IFS), perkiraan populasi pemerintah, dan alat simulasi kebijakan manfaat Euromod UE, 80% dari manfaat finansial (uang tunai tambahan yang akan tersedia dengan menaikkan ambang batas) akan diberikan kepada penduduk laki-laki.

Hasil penelitian ini menunjukkan akan ada risiko pelebaran ketimpangan. Terlebih, dalam analisis IFS, rencana kebijakan yang akan menelan biaya sekitar 9 miliar pound sterling (sekitar Rp156,78 triliun) ini akan menguntungkan 10% rumah tangga terkaya di Inggris.

Baca Juga:
Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Dawn Butler, Menteri Bayangan Perempuan dan Kesetaraan mengatakan rencana itu merupakan lambang dari prioritas Johnson. Alih-alih mempersempit ketimpangan dalam sistem perekonomian, rencana kebijakan pajak Johnson ini justru berisiko makin memperlebar indikator tersebut.

“Jika kita merancang kebijakan yang menguntungkan perempuan juga maka semua orang akan lebih baik. Pemotongan pajak untuk pencari nafkah tertinggi, mayoritas dari mereka laki-laki. Ini terlihat betapa salah arah prioritas Boris Johnson,” jelasnya.

Thinktank Resolution Foundation mengatakan bahwa 83% dari pihak yang akan mendapat keuntungan dari perubahan ketentuan pajak ini berasal dari 10% rumah tangga teratas berdasarkan pendapatan.

Baca Juga:
Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Thinktank menghitung bahwa seseorang yang berpenghasilan 80.000 pound sterling setahun akan memperoleh 57 pound sterling seminggu. Angka tersebut merupakan jumlah yang sama seperti yang diterima dalam tunjangan pencari kerja oleh orang muda yang menganggur.

Johnson mengecilkan arti penting dari rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan menjadi bagian dari paket yang lebih luas yang lebih berfokus pada membantu orang yang berpenghasilan rendah.

Johnson mengatakan pemotongan pajak secara umum adalah ide yang bagus karena pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah ide yang didasarkan pada model ekonomi yang sekarang didiskreditkan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan