KEBIJAKAN ENERGI

Transisi Energi Perlu Rp3.500 Triliun, Peran Swasta Diperlukan

Muhamad Wildan | Sabtu, 30 September 2023 | 10:30 WIB
Transisi Energi Perlu Rp3.500 Triliun, Peran Swasta Diperlukan

Sejumlah teknisi memeriksa solar panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di pabriik PT BMC di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). PLTS atap dengan kapasitas sebesar 317.7 kilowat-peak kWp atau mampu memproduksi energi listrik hingga 434 MWh (megawatt-hour) per tahun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pemimpin dunia untuk memberikan pendanaan guna mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan dana senilai US$246 miliar atau kurang lebih Rp3.500 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon.

"Sejak awal kami menyadari bahwa sektor swasta merupakan pihak yang berperan paling penting dalam mendukung transisi ini," ujar Sri Mulyani pada Berlin Global Dialogue 2023, dikutip Sabtu (30/9/2023).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Dalam rangka mendukung upaya transisi menuju energi bersih, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga telah membentuk energy transition mechanism (ETM) country platform yang menjadi wadah komunikasi terkait kebijakan dan regulasi kepada swasta.

Pada pasar modal, Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah meluncurkan bursa karbon dalam rangka mendukung perdagangan pajak karbon oleh pihak swasta di Indonesia.

"Dua hari yang lalu Presiden Jokowi telah meluncurkan bursa karbon di Indonesia. Kami telah berusaha. Memang yang kami lakukan mungkin belum sempurna, tetapi kami senantiasa mencoba dan menampung feedback dari stakeholder," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Walaupun pendanaan transisi menuju energi bersih bakal lebih banyak didanai oleh swasta, Sri Mulyani mengatakan pemerintah bersedia memberikan penjaminan atas investasi yang mendukung upaya transisi melalui APBN.

Menurut Sri Mulyani, bila dibandingkan dengan negara lainnya, postur fiskal Indonesia amatlah sehat berkat rendahnya jumlah utang pemerintah saat ini.

"Anggaran kami sangat sehat meski ada pandemi Covid-19. Hanya sedikit negara yang berada pada posisi yang sama dengan Indonesia. Banyak negara yang saat ini posisi utangnya amat tinggi, utang Indonesia hanya sebesar 38% dari PDB," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?