PERIMBANGAN KEUANGAN

Transfer ke Daerah Hampir Rp800 Triliun, Sri Mulyani Minta Ini

Dian Kurniati | Selasa, 08 Juni 2021 | 15:14 WIB
Transfer ke Daerah Hampir Rp800 Triliun, Sri Mulyani Minta Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Sri Mulyani mengatakan TKDD menjadi salah satu pos belanja dalam APBN yang diarahkan untuk mendorong terlaksananya program-program pembangunan di daerah. Adapun pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp795,5 triliun.

"Belanja TKDD mendekati Rp800 triliun.Rakyat mestinya memahami untuk bisa ikut mengawasi, ikut memberikan masukan bagi pemda untuk bagaimana anggaran itu dibelanjakan," katanya, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Kemenkeu, sambungnya, akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembelanjaan APBN dan APBD. Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran dalam memastikan pembelanjaan setiap rupiah APBN dan APBD memberikan manfaat pada pembangunan dan perekonomian.

Sri Mulyani mengaku senang karena Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengadakan lomba Bedah Data APBD. Menurutnya, lomba-lomba tersebut akan membuat masyarakat makin memahami dan tertarik kepada APBN dan APBD.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut pola-pola belanja pada pemda hingga saat ini menjadi keprihatinan tersendiri. Dia beralasan rata-rata realisasi belanja APBD hingga April 2021 hanya 12,7% dari pagu, jauh di bawah pemerintah pusat yang mencapai 40% dari pagu.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Selain itu, dia juga menyayangkan porsi belanja pada APBD yang masih didominasi belanja pegawai, baik melalui gaji, honor, atau perjalanan dinas. Porsinya mencapai 58%. Sementara rata-rata belanja modal masih sangat kecil, yakni sekitar 5%-6%, dan belum mempertimbangkan belanja produktif atau tidak.

“Ini yang menjadi trigger kenapa kami ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholders kami," ujarnya.

Hingga akhir April 2021, Kemenkeu mencatat realisasi TKDD baru mencapai Rp233,21 triliun atau 29,3% dari pagu Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 3,4% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama 2020 senilai Rp241,3 triliun atau 31,6% dari pagu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi