Transaksi SBN Pertama untuk PPS Digelar, Ini Pernyataan Resmi Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu telah melakukan setelmen atas transaksi pertama penerbitan 2 seri surat utang negara (SUN) khusus bagi wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS), Jumat (4/3/2022).

Dirjen PPR Luky Alfirman mengatakan transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 melalui mekanisme private placement SUN dan diikuti oleh 4 dealer utama SUN yang menyampaikan penawaran pembelian mewakili 10 wajib pajak yang mengikuti PPS.

"Pemerintah akan menawarkan SBN khusus dalam rangka PPS secara rutin bergantian antara instrumen SUN dan SBSN sebagaimana jadwal penerbitan (tentatif) pada landing page https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pps/ dan transaksi selanjutnya yaitu produk SBSN akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022," kata Luky dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/3/2022).

Adapun perincian kedua seri SUN tersebut, pertama yaitu FR0094 dengan tenor 6 tahun (jatuh tempo 15 Januari 2028), yield 5,60%, kupon 5,60%, dapat diperdagangkan, dengan nilai Rp46,35 miliar.

Kedua, seri USDFR0003 dengan tenor 10 tahun (jatuh tempo 15 Januari 2032), yield 3,00%, kupon 3,00%, dapat diperdagangkan, dan sejumlah US$650.000.

Luky mengatakan dengan realisasi tersebut, pemerintah masih membuka penawaran penempatan dana ke investasi SBN sebanyak 9 periode sepanjang tahun 2022 terdiri dari 4 SUN dan 5 SBSN.

Di sisi lain, Ditjen Pajak (DJP) melaporkan sampai dengan Sabtu (5/3/2022), harta bersih yang diungkap dalam PPS telah lebih dari Rp23,7 triliun dengan harta komitmen investasi sebesar lebih dari Rp1,4 trliun.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menambahkan peserta dengan komitmen investasi tersebut terus didorong untuk segera berinvestasi sebelum batas waktu yang ditentukan dalam PMK-196/2021.

"Investasi yang aman dan berisiko rendah tentunya ke SBN ini, yang rencananya akan ditawarkan pemerintah sebanyak 9 periode sepanjang tahun 2022,” ungkap Suryo. (sap)