AMERIKA SERIKAT

Tolak Pajak Digital, AS Ancam Naikkan Tarif Impor Mobil Asal Inggris

Dian Kurniati | Kamis, 23 Januari 2020 | 09:59 WIB
Tolak Pajak Digital, AS Ancam Naikkan Tarif Impor Mobil Asal Inggris

Presiden AS Donald Trump. 

DAVOS, DDTCNews - Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan pajak untuk setiap impor mobil asal Inggris, jika negara tersebut ngotot menarik pajak digital mulai April 2020.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menyebut rencana Inggris memberlakukan pajak digital mulai April mendiskriminasi perusahaan teknologi raksasa asal AS, seperti Google dan Amazon.

"Jika orang mengenakan pajak pada perusahaan teknologi kami secara sewenang-wenang, kami juga sewenang-wenang mengenakan pajak pada perusahaan mobil mereka (Inggris)," kata Mnuchin di Davos, Kamis (23/01/2020).

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Dia juga menambahkan ancaman kenaikan pajak untuk impor mobil asal Inggris tersebut nantinya akan disampaikan Presiden AS Donald Trump kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

"Kami akan melakukan beberapa percakapan pribadi tentang itu. Saya yakin Presiden dan Johnson juga akan membicarakannya. Ini masalah penting yang akan kita tangani," tutur Mnuchin dilansir dari Guardian.

Sebelumnya, Mnuchin sudah menyampaikan rencana retaliasi AS kepada Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid untuk merespons rencana Inggris yang akan memberlakukan pajak digital pada April 2020.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Namun ancaman AS justru ditanggapi dingin oleh pemerintah Inggris. Di depan Mnuchin, Javid bersikeras bahwa Inggris akan melanjutkan rencana mengenakan pajak pada setiap layanan digital atau teknologi.

"Kami berencana untuk melanjutkan pajak layanan digital pada bulan April. Ini adalah pajak proporsional, dan pajak yang sengaja dirancang sebagai pajak sementara,” kata Javis.

Untuk diketahui, hampir satu dari lima kendaraan yang diproduksi di Inggris diekspor ke AS. Nilainya mencapai 8,4 miliar poundsterling. AS menjadi pasar yang penting bagi Inggris, terutama pada produsen mobil Jaguar Land Rover dan Aston Martin.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Ketegangan AS dan Inggris mengenai pajak digital menjadi salah satu isu yang sensitif dalam hubungan trans-Atlantik. Ketegangan itu juga merembet ke negara-negara Eropa menyusul sejumlah negara Eropa juga berencana menerapkan pajak digital.

Sebelum Inggris, Trump telah lebih dulu menekan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar menangguhkan rencana pajak digital untuk menghindari sengketa perdagangan. Usai ditekan, Prancis pun setuju untuk menunda penerapan pajak digital. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha