INGGRIS

Tidak Ramah Lingkungan, Susu dan Daging Bakal Dipajaki

Redaksi DDTCNews | Senin, 01 November 2021 | 11:00 WIB
Tidak Ramah Lingkungan, Susu dan Daging Bakal Dipajaki

Ilustrasi. (foto: .organizedtransitionsllc.com)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk menerapkan pajak pada sumber makanan yang tidak ramah lingkungan seperti daging dan susu.

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs George Eustice mengatakan Inggris memerlukan tambahan instrumen fiskal seperti pajak karbon pada masa depan. Hal tersebut sebagai upaya menjawab tantangan perubahan iklim.

"Pemerintah menyusun sistem baru untuk pajak pada sektor makanan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk daging dan susu," katanya, Senin (1/11/2021).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Eustice menjelaskan skema pungutan atas emisi seperti pajak karbon akan menjadi pilihan utama pemerintah di berbagai negara untuk tujuan pemeliharaan lingkungan. Pungutan tersebut perlu dibarengi dengan pemberian subsidi bagi pelaku usaha terdampak.

Opsi subsidi tersebut berlaku untuk rencana pemerintah menerapkan pajak daging. Petani Inggris akan mendapatkan subsidi berupa insentif untuk memproduksi sumber makanan yang lebih ramah lingkungan. Sebelum Brexit, skema subsidi mencapai £3,5 miliar kepada petani Inggris.

"Lalu, pajak karbon lintas yurisdiksi dapat diperkenalkan untuk mendorong negara seperti Australia dan Selandia Baru mengatasi sumber emisi gas rumah kaca mereka," tuturnya.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Proposal pajak daging yang bakal ikut dibahas pada forum PBB tentang iklim di Glasgow pada pekan ini sudah mendapatkan kritik dari asosiasi petani lokal.

Sementara itu, Presiden Serikat Petani Nasional Inggris Minette Batters mengatakan skema pajak daging akan berjalan jika negara sentra produksi daging seperti Australia dan Selandia Baru ikut menetapkan pungutan yang sama.

Namun, petani dan peternak lokal akan mendapatkan masalah serius apabila hanya Inggris yang menerapkan pajak daging. Hal tersebut akan menggerus daya saing produk dalam negeri dan membuat bangkrut industri pengolahan daging lokal.

"Jika anda memungut pajak di sini tapi tidak di negara lain, itu hanya cara yang akan membuat petani kita gulung tikar," tutur Batters seperti dilansir lbc.co.uk. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?