KEBIJAKAN PEMERINTAH

Thomas Dilantik Jadi Wamenkeu, Jokowi Bilang untuk Keberlanjutan

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Juli 2024 | 13:00 WIB
Thomas Dilantik Jadi Wamenkeu, Jokowi Bilang untuk Keberlanjutan

Pelantikan 3 wakil menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Thomas Djiwandono dilantik sebagai wakil menteri keuangan II diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan berikutnya.

Jokowi mengatakan keputusan melantik Thomas sudah dikomunikasikan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pelantikan Thomas diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemerintahan berikutnya.

"Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," katanya, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sebagai informasi, Thomas merupakan salah satu anggota dari Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus bendahara umum Partai Gerindra. Thomas juga merupakan keponakan Prabowo.

Setelah dilantik, Thomas mengaku siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagainya bendahara umum Partai Gerindra. Hal tersebut akan dibahas oleh Thomas bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

"Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," ujar Thomas.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Thomas menilai penunjukan dirinya sebagai wakil menteri keuangan II mencerminkan komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini ke pemerintahan berikutnya. Program yang diusung Prabowo akan dibahas lebih lanjut dan diakomodasi dalam RAPBN 2025.

"Semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah makan gratis dan sebagainya, akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan Bu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati]," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja