PRANCIS

Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 September 2021 | 10:30 WIB
Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Bank investasi JP Morgan Chase mencapai kesepakatan dengan otoritas pajak Prancis perihal dugaan praktik penggelapan pajak. Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat ini setuju untuk membayar denda €25 juta atau setara dengan Rp423 miliar.

JP Morgan Chase menyepakati pembayaran denda atas kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh 14 eksekutif JP Morgan. Dari 14 eksekutif tersebut di antaranya adalah mantan ketua Wendell Jean Bernard Lafonta dan ketua lobi korporasi Ernest Antoine Seriere.

"Bank (JP Morgan Chase) tidak mendapatkan keuntungan finansial dengan menyiapkan alat investasi kepada eksekutifnya. Peran bank sangat terbatas," kata presiden pengadilan Paris Stephen Noel, dikutip pada Jumat (3/9/2021).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Sementara itu, pengacara JP Morgan Chase Thierry Marenbert menyambut baik kesepakatan pembayaran denda sehingga dugaan penggelapan pajak tidak bergulir di pengadilan. Menurutnya, proses pemeriksaan hukum pada kasus ini dimulai pada 2018.

Kasus bermula dari investigasi otoritas pajak pada kebijakan bank pada 2007. JP Morgan Chase dituding ikut berpartisipasi dalam praktik penggelapan pajak dengan cara memberikan plafon kredit kepada mantan eksekutif perusahaan investasi.

Kasus tersebut kemudian bergulir pada penuntutan hukum. JP Morgan Chase lantas menghindari proses litigasi di pengadilan Prancis dengan memanfaatkan skema public interest judicial agreement yang disediakan hukum Prancis.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Sementara itu, wakil jaksa penuntut François-Xavier Dolin menyatakan nilai denda pajak yang harus dibayar JP Morgan lebih kecil dari angka yang disodorkan otoritas. Ada 3 faktor yang membuat nilai denda yang harus dibayar perusahaan diturunkan.

Pertama, bank tidak terlibat langsung dalam kegiatan penipuan. Kedua, fakta yang tersaji dalam penuntutan hukum sudah tidak relevan dengan kegiatan jasa keuangan saat ini. Ketiga, bank koorperatif selama proses penyelidikan.

"Denda itu wajib dibayar dalam waktu 30 hari," jelas Dolin seperti dilansir persiadigest.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?