KINERJA FISKAL

Terpukul Varian Delta, Kinerja Pendapatan Daerah Masih Mampu Tumbuh

Muhamad Wildan | Kamis, 20 Januari 2022 | 14:30 WIB
Terpukul Varian Delta, Kinerja Pendapatan Daerah Masih Mampu Tumbuh

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 tercatat mampu mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada 2021, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp1.112,24 triliun. Meski tipis, angka tersebut tumbuh 0,18% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2020.

Namun, realisasi pendapatan pada APBD 2021 sesungguhnya hanya mencapai 97% dari target pendapatan daerah senilai Rp1.150,91 triliun.

Baca Juga:
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

"Mungkin karena pada saat pembuatan APBD-nya terlalu optimis dan sebab-sebab lain seperti Covid-19 yang berdampak signifikan paling tidak 4 bulan, akhirnya mereka dapat 97%," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, dikutip Kamis (20/1/2022).

Secara lebih terperinci, kontribusi dan nilai pendapatan asli daerah (PAD) mampu bertumbuh pada 2021. Realisasi PAD tercatat mencapai Rp300,16 triliun atau tumbuh 14,05% bula dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang senilai Rp263,17 triliun.

Pada tahun lalu, PAD berkontribusi sebesar 26,1% terhadap total pendapatan daerah, lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2020 yang kontribusi PAD-nya sebesar 25,3% dari total pendapatan daerah.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Meski pendapatan daerah mengalami peningkatan yang minim, belanja daerah justru mengalami penurunan. Realisasi belanja APBD tercatat hanya senilai Rp1.087,66 triliun atau turun -2,48% dibandingkan dengan capaian 2020 yang senilai Rp1.115,28 triliun.

Bila dibandingkan dengan targetnya, belanja APBD pada 2021 tercatat hanya 89% dari target yang mencapai Rp1.224,73 triliun. Meski demikian, perlu dicatat masih terdapat sebagian pemda yang data realisasi belanjanya belum diterima oleh pemerintah pusat.

"Untuk persentase, mereka baru dapat 89% dari APBD walaupun prediksi saya ini belum masuk semua. Nanti kalau masuk semua bisa 92% paling tidak berdasarkan assessment kami kepada daerah," ujar Prima. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Senin, 16 Desember 2024 | 11:06 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Jumat, 13 Desember 2024 | 15:00 WIB KANWIL DJP BALI

Kanwil DJP Bali Adakan Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah

Jumat, 13 Desember 2024 | 14:45 WIB PMK 93/2024

Kemenkeu Akan Kembangkan Platform Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra