Ternyata Ini 5 Perubahan Mendasar Penataan Instansi Vertikal DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ada 5 perubahan mendasar dalam penataan instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP).

Perubahan itu disampaikan DJP melalui keterangan resminya yang dipublikasikan siang ini, Senin (24/5/2021). Otoritas mengatakan reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari reformasi perpajakan.

“Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal,” tulis DJP dalam siaran pers.

Pertama, perubahan cara kerja. DJP mengatakan dengan adanya reorganisasi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah – mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak – melalui produksi data serta pengawasan formal dan material SPT Masa dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan. Dengan demikian, kantor pajak ini diharapkan dapat mengamankan 80%-85% dari total target penerimaan pajak secara nasional.

“Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak,” imbuh DJP.

Kedua, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada KPP. Hal ini diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP. Untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.

Ketiga, penambahan jumlah KPP Madya. DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa kantor wilayah (Kanwil) dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Simak pula ‘18 KPP Madya Baru, Dirjen Pajak Harap Proses Transisi Berjalan Lancar’.

Keempat, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya.

“Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu kantor wilayah yang memiliki 2 KPP Madya,” terang DJP.

Kelima, perubahan struktur organisasi. DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama.

Potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah Seksi Pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki 6 Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki 5 Seksi Pengawasan.

“Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan,” kata DJP.

Terdapat 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor. Kemudian, terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami penyesuaian wilayah kerja. Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta konsekuensi dari pembentukan KPP Madya baru.

Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru.

“Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200,” ujar DJP.

Adapun informasi selengkapnya tentang pertanyaan sering ditanya (FAQ) terkait dengan ketentuan ini dapat dilihat melalui tautan https://pajak.go.id/id/penataan-ulang-organisasi-instansi-vertikal-direktorat-jenderal-pajak. Info mengenai perubahan unit kerja tersedia pada tautan www.pajak.go.id/wilayah-administrasi. (kaw)