AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Credit Suisse Dipanggil Senat AS

Muhamad Wildan | Senin, 03 Mei 2021 | 11:00 WIB
Terlibat Pengelakan Pajak, Credit Suisse Dipanggil Senat AS

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Komite Keuangan Senat AS mengirimkan surat kepada Credit Suisse dan Department of Justice untuk dimintai konfirmasi terkait dengan keterlibatan Credit Suisse dalam membantu wajib pajak AS untuk menghindari pajak.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan dirinya mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Credit Suisse dalam membantu wajib pajak AS menyembunyikan asetnya di luar negeri demi menghindari pajak.

"Saya meminta informasi dari Credit Suisse mengenai perjanjiannya dengan Department of Justice setelah Credit Suisse terbukti terlibat membantu wajib pajak AS mengelak dari kewajiban pajak," tulis Wyden dalam suratnya, dikutip Senin (3/5/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Untuk diketahui, Credit Suisse dan Department of Justice tercatat telah menyepakati perjanjian pada Mei 2014. Perjanjian itu ditandatangani setelah Credit Suisse terbukti membantu praktik pengelakan pajak sejak sebelum dan pada 2009.

Credit Suisse mengakui telah menggunakan lini bisnisnya untuk membantu ribuan wajib pajak dalam menyembunyikan aset dan penghasilannya di luar negeri dari pemantauan Internal Revenue Service (IRS), selaku otoritas pajak AS.

Dengan temuan tersebut, Credit Suisse diwajibkan membayar denda senilai US$1,3 miliar atau setara dengan Rp18,7 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, Credit Suisse juga harus membantu Pemerintah AS dalam meminimalisasi praktik pengelakan pajak.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Namun, whistleblower bernama Dan Horsky pada 2016 mengungkapkan Credit Suisse masih terus membantu wajib pajak menyembunyikan hartanya. Horsky menyebut rekening yang tak diungkapkan Credit Suisse mencapai US$200 juta.

Horsky sendiri telah dinyatakan bersalah pada 2017 karena memberikan laporan palsu kepada IRS. Horsky dikenai hukuman penjara selama 7 bulan akibat keterlibatannya dalam praktik pengelakan pajak tersebut.

"Untuk lebih memahami kepatuhan Credit Suisse atas perjanjian yang telah ditandatangani dan tentang fakta-fakta yang diungkapkan oleh Horsky, terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Credit Suisse," tulis Wyden pada suratnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai