ANGGARAN NEGARA

Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 Juli 2016 | 13:35 WIB
Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memotong anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 usai melakukan evaluasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyatakan hasil evaluasi menunjukkan belanja operasional K/L tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2015 lalu. Askolani menilai pengeluaran itu harus dikurangi lantaran sudah terlalu tinggi.

"Pak Presiden itu tidak mau belanja K/L lebih banyak untuk operasional yang manfaat ekonominya tidak maksimal, misalnya saja seperti perjalanan dinas,” ujar Askolani beberapa waktu lalu seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Menurut Askolani, pemotongan belanja masih dalam batas yang wajar. Beberapa sektor yang menjadi target pemangkasan antara lain belanja rapat, perjalanan dinas, konsinyering dan kegiatan rutin lainnya.

"Kalau bangun gedung yang memang tidak perlu tidak usah dulu. Beli kendaraan kalau tidak mendesak, tidak usah dulu," imbuhnya.

Pemangkasan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menghemat anggaran melalui pendekatan money follow program. Konsep ini akan mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2017.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Money follow program yang berbasis outcome ini akan lebih mengarahkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai informasi, defisit anggaran semester I tahun 2016 melebar hingga mencapai Rp230 triliun lantaran realisasi belanja pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan yang mencukupi baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 06 Januari 2025 | 18:30 WIB BELANJA PEMERINTAH

Pangkas Perdin hingga Paket Meeting, Pemerintah Hemat Rp3,6 Triliun

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Tak Sedikit Negara Hadapi ‘Drama’ karena APBN

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi