ANGGARAN NEGARA

Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 Juli 2016 | 13:35 WIB
Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memotong anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 usai melakukan evaluasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyatakan hasil evaluasi menunjukkan belanja operasional K/L tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2015 lalu. Askolani menilai pengeluaran itu harus dikurangi lantaran sudah terlalu tinggi.

"Pak Presiden itu tidak mau belanja K/L lebih banyak untuk operasional yang manfaat ekonominya tidak maksimal, misalnya saja seperti perjalanan dinas,” ujar Askolani beberapa waktu lalu seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Menurut Askolani, pemotongan belanja masih dalam batas yang wajar. Beberapa sektor yang menjadi target pemangkasan antara lain belanja rapat, perjalanan dinas, konsinyering dan kegiatan rutin lainnya.

"Kalau bangun gedung yang memang tidak perlu tidak usah dulu. Beli kendaraan kalau tidak mendesak, tidak usah dulu," imbuhnya.

Pemangkasan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menghemat anggaran melalui pendekatan money follow program. Konsep ini akan mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2017.

Baca Juga:
Kemenkeu Siap Antisipasi Lonjakan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun

Money follow program yang berbasis outcome ini akan lebih mengarahkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai informasi, defisit anggaran semester I tahun 2016 melebar hingga mencapai Rp230 triliun lantaran realisasi belanja pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan yang mencukupi baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan