ANGGARAN NEGARA

Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 Juli 2016 | 13:35 WIB
Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memotong anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 usai melakukan evaluasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyatakan hasil evaluasi menunjukkan belanja operasional K/L tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2015 lalu. Askolani menilai pengeluaran itu harus dikurangi lantaran sudah terlalu tinggi.

"Pak Presiden itu tidak mau belanja K/L lebih banyak untuk operasional yang manfaat ekonominya tidak maksimal, misalnya saja seperti perjalanan dinas,” ujar Askolani beberapa waktu lalu seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Menurut Askolani, pemotongan belanja masih dalam batas yang wajar. Beberapa sektor yang menjadi target pemangkasan antara lain belanja rapat, perjalanan dinas, konsinyering dan kegiatan rutin lainnya.

"Kalau bangun gedung yang memang tidak perlu tidak usah dulu. Beli kendaraan kalau tidak mendesak, tidak usah dulu," imbuhnya.

Pemangkasan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menghemat anggaran melalui pendekatan money follow program. Konsep ini akan mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2017.

Baca Juga:
Pagu Sudah Dikunci, Penambahan K/L Tak Akan Tambah Anggaran Belanja

Money follow program yang berbasis outcome ini akan lebih mengarahkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai informasi, defisit anggaran semester I tahun 2016 melebar hingga mencapai Rp230 triliun lantaran realisasi belanja pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan yang mencukupi baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Rabu, 18 September 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pagu Sudah Dikunci, Penambahan K/L Tak Akan Tambah Anggaran Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN