Sri Mulyani Sebut Tak Sedikit Negara Hadapi ‘Drama’ karena APBN

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tak sedikit negara yang menghadapi drama menyulitkan karena pengelolaan APBN.

Sri Mulyani mengatakan drama ini muncul biasanya karena ketidaksepahaman antara pemerintah dan parlemen mengenai desain dan pengelolaan APBN. Misal, drama kemungkinan AS default karena tak kunjung mencapai kesepakatan mengenai APBN dalam 2 pekan terakhir.

"Kita lihat banyak negara [menghadapi] drama [karena] APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah," katanya, dikutip pada Minggu (5/1/2025).

Di Prancis, 2 perdana menteri harus mengundurkan diri karena tidak dapat mencapai kesepakatan soal APBN dengan parlemen di tengah krisis politik. Selain itu, Inggris dan Jerman juga mengalami tekanan yang tidak mudah karena faktor APBN.

Dia menjelaskan setiap negara selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola APBN. Di Indonesia, pengelolaan APBN 2024 juga tidak mudah karena diliputi berbagai tantangan dari sisi domestik dan global.

Pada semester I/2024, penerimaan negara mengalami kontraksi yang dalam dan baru menunjukkan perbaikan pada Agustus 2024. Tren perbaikan ini berlanjut hingga tutup buku sehingga penerimaan negara masih mampu tumbuh walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sementara itu, mengenai belanja negara, pemerintah memiliki banyak agenda belanja yang telah dilaksanakan pada 2024 seperti pelaksanaan pemilu, pilkada, pembangunan IKN, serta pemberian berbagai bantuan sosial.

Sepanjang 2024, belanja negara mengalami pertumbuhan lebih dari 6%, yang bahkan untuk belanja kementerian/lembaga mampu tumbuh double digit.

"Namun, saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7%," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah dalam UU APBN 2024 merancang defisit anggaran senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. Sementara itu, outlook defisit anggaran 2024 yang disampaikan dalam Laporan Semester I/2024 kepada DPR adalah Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB. (rig)