KERJA SAMA INTERNASIONAL

Terima Chief Executive Hong Kong, Jokowi Tawarkan Kerja Sama Bea Cukai

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Juli 2023 | 16:00 WIB
Terima Chief Executive Hong Kong, Jokowi Tawarkan Kerja Sama Bea Cukai

Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Chief Executive Hong Kong, John Lee, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/07/2023). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Chief Executive Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, John Lee, di Istana Merdeka hari ini.

Ada 3 isu utama yang dibahas oleh kedua pemimpin tersebut, yakni investasi, perdagangan, dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.

"Terkait investasi, presiden menyampaikan peluang investasi di Indonesia sangat besar, di antaranya melalui pembangunan ibu kota baru (Ibu Kota Nusantara/IKN)," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi, Selasa (25/7/2023).

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Selain IKN, peluang investasi juga terbuka lebar untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, digital technology, dan green energy di wilayah lainnya.

Kemudian, terkait dengan perdagangan, Indonesia dan Hong Kong berkomitmen memberikan fasilitas kepabeanan agar hambatan-hambatan perdagangan makin menurun. Apalagi, volume perdagangan antara RI dan Hong Kong tercatat cukup besar. Sepanjang kuartal I/2023 misalnya, nilai perdagangan Indonesia dan Hong Kong mengalami kenaikan lebih dari 20%.

"Yang disampaikan Presiden Jokowi adalah akses beberapa produk Indonesia seperti makanan, pertanian, dan rempah-rempah. Presiden menyarankan agar kerja sama bidang bea cukai dan disambut baik oleh Chief Executive Hong Kong," kata Retno.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Kendati begitu, Retno tidak memerinci apa bentuk kerja sama kepabeanan dan cukai yang akan diteken oleh RI dan Hong Kong nantinya.

Selanjutnya, Jokowi juga menyinggung isu tentang perlindungan dan kesejahteraan WNI di Hong Kong. Pemerintah mencatat ada lebih dari 140.000 WNI di Hong Kong dan 90% di antaranya adalah pekerja migran.

"Chief Executive sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Hong Kong," kata Retno.

Baca Juga:
Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

Menlu menambahkan bahwa dari pertemuan tersebut, komitmen pada tataran Chief Executive dan beberapa perusahaan terkait investasi di Indonesia terlihat sangat kuat. Hal tersebut didukung situasi perekonomian Indonesia yang dinilai baik dan stabil.

"Mereka melihat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia sangat baik, terus meningkat, dan sangat stabil. Jadi itu yang kemudian menjadikan mereka memutuskan untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia," kata Retno.

Selain didampingi oleh Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja