BERITA PAJAK HARI INI

Tekan Penjualan Mobil Mewah, Sri Mulyani Naikkan Tarif PPh Impor

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 September 2018 | 09:35 WIB
Tekan Penjualan Mobil Mewah, Sri Mulyani Naikkan Tarif PPh Impor

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Jumat (7/9), kabar datang dari Kementerian Keuangan yang berencana menaikkan bea masuk mobil mewah untuk semakin menekan jumlah impor dengan menaikkan tarif PPh impor. Tak hanya itu, upaya ini juga demi meringankan defisit transaksi berjalan.

Kemudian para pengusaha bidang otomotif kabarnya akan mendapat dampak dari peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) impor pasal 22. Harga kendaraan yang akan dijualnya meningkat cukup drastis akibat dari peningkatan tarif PPh pasal 22.

Kabar lainnya datang dari Ditjen Pajak yang mengimbau bagi wajib pajak yang kurang patuh akan segera dimasukkan ke dalam prioritas pemeriksaan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) 15/2018.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Berikut ringkasannya:

  • Pemerintah Tingkatkan Pajak dan Bea Masuk Kendaraan Mewah:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mobil mewah dalam situasi seperti ini tidak begitu penting bagi Indonesia. Maka pemerintah menaikkan 10%-50% bea masuknya, terlebih adanya penambahan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% juga semakin menahan jumlah impornya. Menurutnya pembeli mobil mewah harus membayar untuk PPnBM 125%, bea masuk 50%, serta PPN 10% untuk mendapatkan mobil tersebut.

  • Pengusaha Stop Jual Mobil Bermesin Besar:

Presdir Prestige Image Motocars Rudy Salim mengatakan tidak ada langkah lain untuk mengatasi perubahan aturan yang meningkatkan harga jual kendaraan bermotor selain menyetop penjualan mobil berkapasitas mesin besar. Ke depannya dia berencana untuk memasarkan supercar dengan kapasitas mesin yang lebih kecil atau mulai dari 2.000 cc, sebelumnya justru mulai dari 3.000 cc. Dalam beleid tersebut khususnya mobil mewah, pajak akan berlaku hampir 200% dengan komponen PPh 10%, bea masuk 50%, PPN 10% dan PPnBM 125%.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • DJP Prioritaskan WP Tak Patuh:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan otoritas pajak akan menelisik ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi pembayaran dan penyampaian SPT, wajib pajak yang belum pernah dilakukan pemeriksaan selama 3 tahun terakhir, serta ketidaksesuaian antara profil SPT. Tak hanya itu, otoritas pajak pun telah menyiapkan berbagai indikator yang akan dijadikan acuan ketidakpatuhan bagi wajib pajak badan.

  • Peritel Online Kecewa Pajak Barang Best-Sellers Naik:

Peritel online dan konvensional tampaknya akan mulai menyesuaikan strategi penjualannya akibat dampak dari peningkatan tarif PPh impor pasal 22. The Indonesian E-Commerce Association (IdEA) menilai tarif pajak yang terlalu tinggi untuk barang yang dibuat di luar negeri justru akan berdampak pada tingkat permintaan konsumen. Padahal barang seperti itu justru telah populer bagi para online shoppers dan bahkan telah menjadi best-sellers.

  • Pengusaha Bantah Super Car Habiskan Devisa:

Chief Executive Officer McLaren Irmawan Poedjoadi menjelaskan kesetujuannya dengan upaya pemerintah yang menaikkan tarif impor. Namun dia tidak setuju atas asumsi mobil mewah yang menghabis-habiskan devisa negara. Menurutnya justru pembeli super car mengeluarkan duapertiga dari seluruh pembiayaan mobil mewah itu hanya untuk membayar pajak.

  • PPnBM Tinggi, Pemerintah Dorong Ekspor Sedan:

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah ekspor sedan harus semakin didorong, apalagi kemampuan produksinya masih sangat mendukung untuk eksportasi. Menurutnya tarif PPnBM yang berlaku terhadap sedan cukup tinggi, sehingga membuat penjualannya cukup kurang diminati. Karenanya, pemerintah akan berupaya mendorong penjualan sedan di luar negeri karena cukup diminati konsumen luar negeri. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN