Tegaskan Larang Total Ekspor CPO, Jokowi: Negara Butuh Pajak, Tapi..

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku dan produk minyak goreng.

Jokowi mengatakan larangan ekspor dilakukan untuk memenuhi pasokan minyak goreng yang sedang langka di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan itu harus diambil walaupun ekspor minyak kelapa sawit ketika harga sedang tinggi dapat mendatangkan berkah dari sisi penerimaan negara termasuk pajak.

"Saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," katanya melalui konferensi video, Rabu (27/4/2022).

Jokowi mengatakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Menurutnya, pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Dia menilai kelangkaan minyak goreng di negara produsen minyak sawit terbesar di dunia sebagai hal yang ironi. Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk melihat persoalan dengan lebih jernih agar kelangkaan minyak goreng yang langka dalam 4 bulan terakhir dapat teratasi.

Jokowi menjelaskan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan minyak goreng berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujarnya.

Jokowi lantas meminta kesadaran industri minyak sawit agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Berkaca pada kapasitas produksi, dia meyakini kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

Selain itu, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor juga jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan di dalam negeri akan terpenuhi jika semua pihak mau dan mempunyai niat untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat.

"Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit telah dimulai pada hari ini, 28 April 2022. Larangan ekspor berlaku untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, dan used cooking oil.

Pemerintah menyatakan bakal menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit tersebut. (sap)