KINERJA PAJAK

Tax Amnesty Sukses, Ken Tolak Penghargaan Terbaik Se-Asia

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Mei 2017 | 14:09 WIB
Tax Amnesty Sukses, Ken Tolak Penghargaan Terbaik Se-Asia

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastaedi mendapat penghargaan dari dunia perpajakan internasional. Penghargaan ini didapat lantaran pencapaian program tax amnesty yang dinilai terbaik di dunia.

"Dengan adanya tax amnesty yang kemarin sampai-sampai kita juara dunia dan Ditjen Pajak dapat penghargaan Dirjen terbaik se-Asia tapi saya tidak mau ambil, harusnya tanggal 3 kemarin, karena apa? karena yang kerja bukan hanya Ditjen Pajak, tetapi kita semua. Kalau penghargaannya ke seluruh rakyat Indonesia saya ambil," ujar Ken di Gedung DJP, Jakarta, Jumat (5/5).

Ken mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam mendukung berjalannya program tersebut. Menurutnya penghargaan tersebut diperoleh akibat dari sinergi antarkalangan masyarakat yang mendukung berjalannya program pengampunan pajak.

Baca Juga:
WP Terkendala saat Pakai Coretax, Ditjen Pajak Lebarkan Bandwidth

"Saya ucapkan terima kasih, Indonesia jadi juara dunia, terbaik se-Asia," ujarnya.

Untuk itu, ke depannya Dirjen Pajak dan jajaranya akan meneruskan sosialisasi pajak. Apa lagi, pemerintah telah membuat tim reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki seluruh aspek perpajakan dan utamanya meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak.

Dia pun mengklaim dalam dua tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan yang terbaik dalam 10 tahun. "Selama 10 tahun terakhir, ini penerimaan yang terbaik dan terbesar, terutama 2 tahun terakhir ini," katanya

Baca Juga:
Batal! DJP Tegaskan Pelanggan Listrik 3.500-6.600 VA Tetap Bebas PPN

Pada saat bersamaan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan Ditjen Pajak tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengumpulkan penerimaan negara dari pemungutan pajak.

Untuk itu, Ditjen Pajak meminta semua kalangan masyarakat agar tetap mendukung Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

"Kami butuh masukan dan pendapat, karena ke depannya kita akan berada di wilayah reformasi perpajakan. Tax ratio kan masih rendah, karena itu kita harus bisa bersama-sama memanfaatkan momentum sebaik-baiknya untuk menyukseskan tax reform ini," pungkasnya. (amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 10:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Masa Pelaporan SPT Tahunan Dimulai, DJP Sudah Terima 45.554 SPT

Senin, 06 Januari 2025 | 15:45 WIB CORETAX SYSTEM

WP Terkendala saat Pakai Coretax, Ditjen Pajak Lebarkan Bandwidth

Senin, 06 Januari 2025 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Batal! DJP Tegaskan Pelanggan Listrik 3.500-6.600 VA Tetap Bebas PPN

Senin, 06 Januari 2025 | 15:00 WIB PER-1/PJ/2025

Tarif Efektif PPN 11%, Lebih Pungut Dikembalikan oleh PKP Penjual

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Selasa, 07 Januari 2025 | 15:00 WIB KPP PRATAMA PROBOLINGGO

Gelar Edukasi, Fiskus: Manfaat Coretax Tak Hanya soal Integrasi

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Berbasis Transaksi Terbukti Masih Tumbuh di 2024

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:00 WIB BELANJA PEMERINTAH

Kementerian Bertambah, Pemerintah Tak Perlu Bikin APBN-Perubahan

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia Masuk BRICS, Kemenlu: Demi Tatanan Global yang Inklusif

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:01 WIB PUBLIKASI DDTC

Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:00 WIB PMK 115/2024

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Penagihan Utang Bea dan Cukai

Selasa, 07 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan 2025? Begini Respons DJBC