Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Diturunkan dan Tak Lagi Progresif

TBILISI, DDTCNews—Pemerintah Georgia dan DPR menyepakati tarif pajak penghasilan (PPh) tetap Orang Pribadi sebesar 5,37% dari sebelumnya dihitung secara progresif dengan kisaran 1%-5,75%.

Anggota DPR (House Georgia) David Ralston mengatakan skema perhitungan dan tarif PPh baru itu akan membuat pemerintah kehilangan penerimaan pajak sebesar US$250 juta atau setara dengan Rp3,6 triliun per tahun.

“Penurunan tarif ini untuk menepati janji yang kami buat pada 2018. Setiap masyarakat Georgia akan membayar pajak penghasilan dengan nominal yang lebih kecil jika usulan ini disahkan," ujar Ralston di Tbilisi, Selasa (10/3/2020).

Pemangkasan tarif itu menjadi yang kedua dalam tiga tahun terakhir ini. Pemerintah Georgia sebelumnya memangkas tarif PPh tertinggi dari 6% menjadi 5,75% pada 2018 lalu. Adapun tarif pajak baru ini akan mulai berlaku Januari 2021.

Ralston meyakini perubahan skema perhitungan PPh Orang Pribadi, termasuk nilai tarif pajak menjadi 5,37% untuk WP Orang Pribadi akan membuat sistem pajak di Georgia lebih adil dan setara.

“Ini akan membuat sistem pajak lebih adil, lebih setara dan memungkinkan masyarakat untuk menyimpan lebih banyak uang mereka,” tutur Ralston.

Selain pemangkasan tarif, lanjut Ralston, insentif pajak tersebut juga membahas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Rencananya, akan ada pengurang pajak untuk beberapa keluarga, termasuk anak yang diadopsi.

Kendati demikian, kebijakan insentif pajak itu juga dibarengi dengan kebijakan lainnya. Saat ini, pemerintah dan DPR berencana untuk menghapus ‘pemotongan pajak berganda’ yang kerap dipakai wajib pajak untuk melakukan restitusi.

Sementara itu, menanggapi wacana pemangkasan tarif ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Profesional Pendidik Georgia Craig Harper mengimbau parlemen untuk mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang.

"Kami meminta parlemen untuk hati-hati ketika mempertimbangkan pemangkasan tarif pajak tambahan pada saat negara tengah memiliki begitu banyak kebutuhan layanan publik," tutur Harper, seperti dilansir AJC. (rig)