Tarif PPh Badan Bakal Dipangkas, DPR Minta Pajak Digital Dikejar

MANILA, DDDTCNews—DPR mendesak Pemerintah Filipina untuk mengejar pemungutan pajak digital guna mengkompensasi apabila pemerintah merealisasikan wacana pemangkasan tarif PPh Badan menjadi 25%.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Joey Salceda menyebutkan wacana pemangkasan tarif PPh Badan berpotensi menghilangkan penerimaan pajak hingga P120 miliar atau setara dengan Rp35 triliun.

Untuk menutup potential loss tersebut, lanjutnya, penerapan pajak atas layanan digital dapat menjadi solusi. Dia meyakini pungutan pajak digital tersebut dapat mengimbangi setoran pajak yang hilang karena pemangkasan tarif PPh Badan.

“Langkah baru ini perlu dilakukan pemerintah dengan menerapkan pajak Netflix, pajak iklan Facebook atau pajak Lazada,” katanya, dikutip Selasa (19/5/2020).

Untuk pajak Netflix, Salceda mengusulkan tarif biaya berlangganan Netflix sebesar 5% sebagaimana diterapkan negara-negara lainnya. Namun, bisa juga pemerintah memberlakukan tarif tinggi hingga 19% seperti yang dilakukan Cile.

Lebih lanjut, Salceda juga merekomendasikan tarif pajak sebesar 12% untuk layanan video dan musik streaming mengingat pangsa pasar untuk kedua layanan tersebut sudah mencapai P5 miliar di Filipina.

“Saat ini, biaya berlangganan yang dikumpulkan oleh aplikasi, baik itu Netflix atau Spotify sama sekali belum dipungut pajak oleh pemerintah Filipina, padahal pangsa pasarnya terus berkembang,” tutur Salceda.

Untuk pajak iklan Facebook, Salceda merekomendasikan agar iklan digital yang dibuat haruslah melalui perwakilan Facebook atau Google di Filipina. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir persoalan ketika memungut pajak.

Dengan demikian, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan pajak penghasilan korporasi terhadap Facebook atau Google bisa dilakukan, sekaligus menambah basis pendapatan negara.

“Untuk mendapatkan uang banyak, adalah dengan menemukan cara untuk memungut pajak iklan Facebook dan Google. Apalagi kedua raksasa digital itu sudah memonopoli ruang online di Filipina,” kata Salceda dilansir dari The Inquirer.

Tidak ketinggalan, pajak atas e-commerce juga bisa menjadi alternatif sumber penerimaan baru pemerintah di masa depan. Saat ini angka penjualan e-commerce di Filipina sudah mencapai 260 miliar peso. (rig)