INGGRIS

Tambal Penerimaan, Otoritas Ini Bakal Pajaki Mobil Listrik Mulai 2025

Vallencia | Rabu, 09 November 2022 | 11:30 WIB
Tambal Penerimaan, Otoritas Ini Bakal Pajaki Mobil Listrik Mulai 2025

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kanselir Jeremy Hunt menyebut pemerintah Inggris berencana untuk mulai memungut pajak atas kendaraan listrik mulai 2025 guna mengatasi masalah kesenjangan pendapatan negara.

Dalam sebuah laporan, pemerintah mengeklaim reformasi radikal atas kendaraan listrik diperlukan. Sebab, tidak akan ada pendapatan dari pajak kendaraan setelah target emisi nol bersih tercapai pada 2050 dan bahkan berpotensi terjadi sebelum 2040.

“Pemerintah harus menjelaskan kepada pengendara yang membeli kendaraan listrik bahwa mereka akan diminta untuk membayar penggunaan jalan, seperti yang terjadi saat ini untuk kendaraan bensin dan diesel,” sebut laporan tersebut dikutip dari express.co.uk, Rabu (9/11/2022).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Pada mulanya, pemerintah berencana melarang penjualan mobil bensin dan diesel mulai 2030 guna mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Meski begitu, upaya tersebut berpotensi menggerus setoran pajak dari kendaraan secara signifikan.

Pemerintah didorong untuk segera mengatasi kekosongan pendanaan senilai GBP35 miliar atau setara dengan Rp631,77 triliun akibat pengurangan kendaraan bensin dan diesel. Pada 2021, departemen keuangan memperingatkan bahwa sumber penerimaan baru sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, departemen keuangan juga menemukan semakin banyak kendaraan listrik yang melintasi ruas jalan di Inggris. Sekitar satu dari enam mobil baru yang dibeli di Inggris merupakan kendaraan listrik. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Sejauh ini, kendaraan listrik tidak membayar bea bahan bakar atau cukai kendaraan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Menilai situasi tersebut, muncul usulan untuk mengenakan pajak atas kendaraan listrik yang dipaparkan oleh Hunt.

Ide ini disetujui Mantan Ketua Komite Transportasi Huw Merriman. Menurutnya, pemerintah perlu bertindak dan mengambil langkah ini untuk memperbaiki hilangnya dua sumber utama perpajakan, yaitu bea bahan bakar dan cukai kendaraan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ucup 09 November 2022 | 13:30 WIB

it is good news, lets read this article below: https://www.unair.ac.id/dilematika-lulusan-fresh-graduate-menuju-guncangan-resesi-dunia-2023/

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?