Tambal Defisit Anggaran, Ini Strategi Pemerintah Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran 2022 akan mencapai Rp868 triliun atau 4,85% terhadap PDB atau lebih rendah dari proyeksi tahun ini senilai Rp939,6 triliun atau 5,7% dari PDB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana defisit tersebut memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Sebab, UU 2/2020 mengamanatkan pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran pada level paling tinggi 3% PDB pada 2023.

"Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2022 dan Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Jokowi menuturkan pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal agar tingkat utang berada dalam batas yang terkendali. Menurutnya, pemerintah akan terus membuat inovasi pembiayaan yang menjadi bagian dari reformasi fiskal.

Inovasi di sisi pembiayaan tersebut difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian, serta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur.

“Selain itu, ada upaya penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta pendalaman pasar obligasi negara,” ujar presiden.

Dengan strategi tersebut, Jokowi berharap kebijakan fiskal 2022 dapat diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sehingga defisit anggaran dapat kembali maksimal 3% PDB pada 2023.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menuturkan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang. Dia juga meminta pemerintah utnuk meningkatkan efisiensi biaya utang, menjaga komposisi portofolio utang, dan memperhatikan kapasitas fiskal APBN.

"Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Pada RAPBN 2022, penerimaan negara ditargetkan sejumlah Rp1.840,7 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.506,9 triliun dan PNBP senilai Rp333,2 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah dipatok sejumlah Rp2.708 triliun.