Tak Punya NPWP, Pengajuan Validasi PHTB Hanya Bisa di Kantor Pajak

BENTENG, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng memberikan asistensi kepada wajib pajak guna memvalidasi pembayaran pajak Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan (PHTB) secara manual pada 6 Desember 2023.

Petugas pajak dari KP2KP Benteng Ferdinanda Rama mengatakan validasi pembayaran PPh final atas transaksi PHTB dapat dilakukan secara daring tanpa perlu ke kantor pajak, atau yang dapat dikenal sebagai e-PHTB.

“Namun, ada beberapa kondisi validasi pembayaran pajak PHTB hanya bisa di kantor pajak terdaftar. Salah satunya ialah ketika penjual yang melakukan PHTB belum atau tidak memiliki NPWP,” katanya dikutip dari situs web DJP, Minggu (24/12/2023).

Rama menjelaskan masyarakat tetap bisa melakukan pembayaran dan validasi pajak meskipun belum memiliki NPWP. Adapun mekanisme pembayaran dan validasi pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam validasi PHTB yang diajukan melalui permohonan langsung, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa berkas antara lain dokumen bukti pembayaran pajak, surat pernyataan tak memiliki NPWP, identitas penjual, identitas pembeli, dan dokumen terkait dengan transaksi PHTB.

Pemohon, lanjut Rama, lantas melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk validasi pembayaran pajak PHTB. Petugas kemudian memproses permohonan masyarakat tersebut dan menyatakan bahwa seluruh dokumen persyaratan telah lengkap.

Wajib pajak juga diimbau untuk segera memperoleh NPWP setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Setelah proses permohonan selesai, petugas menyampaikan seluruh layanan dari DJP tidak dipungut biaya atau gratis.

Sebagai informasi, penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. (rig)