Tak Cuma Urusi Makan Siang Gratis, Ini Fungsi Badan Gizi Nasional

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendirikan Badan Gizi Nasional melalui Perpres 83/2024. Pada hari ini pun, Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai kepala lembaga baru tersebut. Badan Gizi Nasional dibentuk presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa salah satu tugas Badan Gizi Nasional nantinya adalah mengelola anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis (BMG) yang merupakan program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, ternyata itu bukan satu-satunya. Apa saja tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional?

"Dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan tujuh fungsi," tulis Sekretariat Kabinet mengutip Perpres 83/2024 dalam keterangan resminya, Senin (19/8/2024).

Pertama, menjalankan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Kedua, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Ketiga, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Keempat, menjalankan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Kelima, melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Keenam, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 memerinci subjek yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Sasaran program-program Badan Gizi Nasional, antara lain peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; anak usia di bawah lima tahun; ibu hamil; serta ibu menyusui.

“Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 5 ayat 2.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun susunan organisasi Badan Gizi Nasional terdiri atas dewan pengarah dan pelaksana. Dewan pengarah terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Sedangkan pelaksana terdiri atas lepala, wakil kepala, sekretariat utama, deputi bidang sistem dan tata kelola, deputi bidang penyediaan dan penyaluran, deputi bidang promosi dan kerja sama, deputi bidang pemantauan dan pengawasan, serta inspektorat utama.

Begitu perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di bawah Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres 66 /2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Perpres 83/2024 ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2024. (sap)