Susah Bayar Utang ke Negara? Kemenkeu Siap Bantu Lewat Fasilitas Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) mendorong debitur yang masih memiliki utang kepada negara untuk memanfaatkan fasilitas penyelesaian piutang negara melalui crash program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2021.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan banyak debitur yang sesungguhnya sangat berkeinginan untuk segera menyelesaikan utangnya. Hanya saja, pelunasan tersebut terkendala akibat pandemi Covid-19.

"Kami mencoba mengeluarkan terobosan crash program untuk memudahkan mereka yang selama ini punya keinginan untuk membayar utang tapi punya beberapa kendala atau kekurangan," katanya, Jumat (26/2/2021).

Untuk itu, pemerintah mencoba membantu debitur melalui crash program terutama debitur dengan nilai piutang kecil. Merujuk pada PMK 15/2021, fasilitas crash program diberikan kepada debitur UMKM dengan nilai piutang paling banyak sebesar Rp5 miliar.

Lalu, untuk debitur kredit perumahan rakyat (KPR) rumah sederhana atau sangat sederhana dengan piutang paling banyak senilai Rp100 juta, dan debitur lainnya dengan piutang paling banyak sejumlah Rp1 miliar.

Keringanan ini diberikan atas piutang-piutang yang telah diserahkan oleh instansi pemerintah terkait kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) sejak sebelum 31 Desember 2020.

Terdapat dua bentuk keringanan yang bisa dipilih oleh debitur dalam crash program ini antara lain berupa keringanan utang. Debitur yang memilih keringanan utang akan diberikan keringanan utang pokok sekaligus keringanan bunga, denda, dan ongkos sebesar 100%.

Atas piutang yang didukung oleh jaminan berupa tanah dan bangunan, keringanan pokok diberikan sebesar 35%, sedangkan atas piutang yang tidak didukung jaminan akan diberikan keringanan pokok hingga 60%.

Lebih lanjut, akan ada tambahan keringanan pokok bagi debitur yang cepat menyelesaikan utangnya. Tambahan keringanan sebesar 50% diberikan kepada debitur yang membayar lunas pokok utang hingga Juni 2021.

Lalu, keringanan tambahan sebesar 30% diberikan kepada debitur yang melunasi utangnya pada Juli 2021 hingga September 2021. Tambahan keringanan pokok sebesar 20% diberikan kepada debitur yang melunasi pokok utangnya pada Oktober hingga 20 Desember 2021.

Bentuk keringanan lainnya adalah melalui moratorium tindakan hukum. Bila fasilitas yang digunakan adalah moratorium maka PUPN akan menunda penyitaan barang jaminan, pelaksanaan lelang, atau paksa badan hingga status bencana nasional Covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

Perlu dicatat, crash program dalam bentuk moratorium hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kondisi khusus, yakni terbukti terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat melunasi utangnya.

Crash program ini tidak dapat diberikan terhadap beberapa jenis piutang seperti piutang negara dari tuntutan ganti rugi, piutang negara dari ikatan dinas, piutang negara dari aset kredit eks bank dalam likuidasi, dan piutang negara yang memiliki jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi, dan bentuk-bentuk jaminan lainnya.

"Kami tidak berpretensi untuk menyelesaikan semua piutang dengan cepat. Kami hanya memilih kelompok kriteria tertentu yang piutangnya kecil. Namun, bagaimanapun karena ini piutang negara maka harus segera dibereskan," ujar Isa. (rig)