LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Survei Efek Penurunan Tarif Pajak Perseroan Terbuka, Begini Hasilnya

Dian Kurniati | Senin, 26 Desember 2022 | 16:30 WIB
Survei Efek Penurunan Tarif Pajak Perseroan Terbuka, Begini Hasilnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memberikan fasilitas berupa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Laporan Belanja Perpajakan 2021 mencatat estimasi nilai belanja perpajakan atas fasilitas penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka senilai Rp6,8 triliun. Ditjen Pajak (DJP) juga melakukan survei untuk menilai kebermanfaatan fasilitas tersebut bagi wajib pajak.

"Konklusinya, fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka ... dianggap memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak," bunyi Laporan Belanja Perpajakan 2021, dikutip pada Senin (26/12/2022).

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Laporan Belanja Perpajakan 2021 menyatakan pemerintah memberikan fasilitas penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Fasilitas itu diberikan untuk mendorong peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka sekaligus mendorong peran pasar modal untuk pendanaan dunia usaha dan sarana kegiatan investasi.

Mulai 2022, fasilitas penurunan tarif PPh badan berbentuk perseroan terbuka diberikan berdasarkan PP 30/2020, dari sebelumnya PP 77/2013. PP 30/2020 mengatur penurunan tarif PPh badan diberikan kepada perseroan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor ke perdagangan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu.

Estimasi nilai belanja perpajakan atas fasilitas penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka yang senilai Rp6,8 triliun pada 2021 mengalami pertumbuhan 39,47% dari tahun sebelumnya Rp4,89 triliun. Namun, angka ini masih lebih rendah dari periode sebelum pandemi Covid-19, seperti pada 2019 senilai Rp9,5 triliun.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Dengan estimasi nilai belanja perpajakan atas fasilitas penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka yang tidak kecil, DJP melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Pada 18 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021, DJP menghimpun kuesioner dari 217 wajib pajak mengenai kebermanfaatan fasilitas penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

Dari 88 responden yang telah memanfaatkan fasilitas, 39,77% memandang fasilitas ini bermanfaat dan 60,23% lainnya memandang sangat bermanfaat. Seluruh responden memang melaporkan omzetnya mengalami pertumbuhan negatif, tetapi angkanya lebih rendah dibandingkan dengan responden yang tidak memanfaatkan fasilitas.

"Selain itu, dari sisi tenaga kerja, responden yang memanfaatkan fasilitas ini mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan responden yang tidak memanfaatkan fasilitas," bunyi laporan tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan